jurnalbogor.com – Wakil Bupati (Wabup) Bogor Ade Ruhandi mendorong penindakan oknum mafia tanah di dalam Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) yang sedang diproses PT Bahana Sukma Sejahtera (BSS) di Kecamatan Cigombong dan Cijeruk.
Wabup Bogor Ade Ruhandi tidak menyoal adanya dituding para pendemo adanya intervensi Wabup Bogor terhadap permohonan HGB PT BSS ketika menggelar aksi di depan kantor ATR/BPN wilayah 1 Kabupaten Bogor pada Kamis (04/06/2026) kemarin.
“Saya digaji oleh rakyat. Saya sudah siap dikritik, siap dicaci maki, yang terpenting apa yang disampaikan Pak Bupati yakni fokus bekerja,” ujar Jaro Ade, sapaan akrab Ade Ruhandi kepada Wartawan, Senin (08/06/2026).
Jaro Ade mengatakan, tidak akan menyoal adanya tudingan yang dilontarkan pendemo di Kantor ATR/BPN wilayah 1 Kabupaten Bogor yang menyerang personal dirinya.
“Untuk secara pribadi saya tidak ada langkah hukum, karena walaupun bagaimana itu keluarga besar kita, saudara-saudara kita yang menyampaikan pendapat atau aspirasi,” kata Jaro Ade.
Meski demikian, lanjut Jaro Ade, pihaknya menyambut positif aspirasi kaum intelektual yang menyuarakan mafia tanah dalam aksi di depan kantor ATR/BPN pekan lalu.
“Ada saya menyambut baik salah satunya orasi mahasiswa terkait berbicara soal mafia tanah. Ini saatnya, pokoknya kita benahi karena di wilayah Gunung Salak yang menguasai lahan garapannya cukup banyak. Yang membangun apakah dia punya ijin atau tidak? Karena penguasaan lahannya hak nya harus jelas sesuai aturan, berarti ini dikategorikan para mafia-mafia tanah masuk ke Kabupaten Bogor dan merusak Gunung Salak. Ini harus dibenari, saya dukung itu mahasiswa,” tegas Jaro Ade.
Lebih lanjut ia memaparkan, pihaknya juga mendorong agar PT BSS tidak merampas hak para petani asli warga di Cigombong dan Cijeruk, yang telah menggarap lahan tersebut.
“Waktu rapat di Pendopo Bupati sebelum adanya demo itu, saya mendampingi Pak Bupati ada beberapa kesepakatan oleh pemerintah daerah dan PT BSS. Semua kesepakan itu adalah yang menguntungkan semua pihak, tidak dalam posisi saling merugikan. Contoh ada perkampungan yang sudah turun menurun itu dikeluarkan dari area BSS,” papar Jaro Ade.
Sebelumnya, Ketua Himpunan Petani dan Peternak Milenial Indonesia (HPPMI) Kabupaten Bogor, Yusuf Bachtiar mengungkapkan, bahwa ada dugaan intervensi Wabup Bogor terhadap proses SHG PT BSS.
“Kalau Pak Bupati itu posisinya di tengah. Namun sangat disayangkan ada dugaan intervensi Wabup Jaro Ade kepada para kades di Cigombong dan Cijeruk. Kami punya bukti akan hal tersebut,” ungkap Yusuf. (Ando)
