Rusaknya Fasilitas Pendidikan Adalah Pembunuh Generasi Muda di Kecamatan Nanggung

‎Oleh: Fikri Muhamad
‎
‎jurnalbogor.com – Kerusakan parah fasilitas pendidikan di Kecamatan Nanggung, Kabupaten Bogor, bukan sekedar masalah infrastruktur yang “kebetulan” rusak karena cuaca. Ini adalah pembunuhan perlahan terhadap generasi muda akibat kelalaian sistematis pemerintah daerah, Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor, dan minimnya intervensi dari pemerintah pusat. Atap ruang kelas ambruk, dinding retak, plafon berjatuhan, dan bangunan sekolah tua yang nyaris runtuh telah merenggut hak anak-anak untuk belajar dengan aman dan nyaman.
‎
Rasa cemas menghantui siswa dan guru setiap hari, sementara aktivitas belajar mengajar terganggu parah. Yang paling memalukan, keluhan berulang dari para pendidik dan masyarakat selama bertahun-tahun melalui mekanisme Musrenbang hampir sepenuhnya diabaikan oleh pihak berwenang.
‎‎
‎Fakta di lapangan sangat menyedihkan. Pada September 2025, atap ruang kelas SDN Nangela di Desa Nanggung ambruk akibat hujan deras dan angin kencang. Bangunan yang sudah lama rapuh itu menyebabkan dua ruang kelas hancur, ruang guru rusak, dan turap penahan tebing bergeser.
‎‎
‎Siswa terpaksa mengungsi belajar ke majelis taklim terdekat. Belum genap empat bulan, akhir Desember 2025, giliran SDN Ciketug di Desa Pangkaljaya yang porak-poranda. Lima ruangan.  tiga ruang kelas, ruang guru, dan dapur  rusak berat setelah atap roboh. Kepala sekolah dan Kepala Desa Pangkaljaya menyatakan sudah lebih dari tiga tahun mengajukan rehabilitasi, tetapi usulan tersebut tak kunjung direalisasikan hingga tragedi terjadi.
‎
Terbaru SDN Cadas Leueur di Desa Bantar Karet yang melangsungkan kegiatan MPLS yang seharusnya menjadi kegiatan awal masuk sekolah yang menyenangkan justru Guru dan siswa di hantui rasa cemas karena fasilitas sekolah yang mengalami kerusakan parah.
‎‎
‎Kasus serupa berulang di SDN Rimba Kencana dan SDN Cisarua 01. Plafon dan dinding mulai runtuh, sekolah terpaksa memutus aliran listrik untuk menghindari risiko kebakaran, dan aktivitas belajar berjalan dengan kondisi seadanya. Data Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor sendiri mencatat ribuan ruang kelas rusak di seluruh kabupaten, dengan ratusan di antaranya kategori berat. Namun, penanganan tetap lambat, terhambat efisiensi anggaran, dan prosedur birokrasi yang berbelit-belit.
‎Dampaknya tidak main-main.
‎
‎Ribuan siswa belajar di ruangan yang tidak layak, konsentrasi menurun, prestasi jatuh, dan kesehatan mental terganggu karena trauma akan reruntuhan. Guru mengajar dengan was-was, orang tua gelisah setiap kali mengantar anak ke sekolah.
‎
‎Pendidikan yang seharusnya menjadi pondasi utama pembangunan sumber daya manusia Bogor justru menjadi korban kelalaian.
‎
‎Di daerah seperti Nanggung yang relatif terpencil, akses pendidikan berkualitas seharusnya menjadi prioritas, bukan malah diabaikan.
‎‎
‎Pemerintah Kabupaten Bogor dan Dinas Pendidikan adalah pihak yang paling bertanggung jawab atas situasi ini.
‎
Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) dan aspirasi langsung dari sekolah seharusnya menjadi dasar penyusunan APBD, bukan hanya ritual tahunan yang hasilnya menguap begitu saja.
‎
Respons yang selalu reaktif, baru bergerak setelah insiden dan mendapat sorotan publik menunjukkan lemahnya akuntabilitas, buruknya perencanaan jangka panjang, serta rendahnya political will kepala daerah dan jajarannya dalam menangani infrastruktur pendidikan. Anggaran daerah yang besar seolah tidak mampu memprioritaskan keselamatan anak-anak di sekolah negeri.
‎
‎‎Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi di tingkat pusat juga patut dikritik. Program dana alokasi khusus rehabilitasi sekolah dan bantuan infrastruktur pendidikan daerah seharusnya lebih masif dan tepat sasaran, bukan membiarkan daerah seperti Bogor bergulat sendiri dengan ribuan ruang kelas rusak.
‎
Koordinasi antara pusat dan daerah tampak lemah, sehingga masalah struktural ini berlarut bertahun-tahun.
‎
‎‎DPRD Kabupaten Bogor, khususnya Komisi IV yang membidangi pendidikan, juga harus lebih tegas. Bukan hanya melakukan kunjungan atau menyampaikan sorotan sesekali, melainkan mendorong audit menyeluruh, memaksa realokasi anggaran, dan mengawal pelaksanaan rehabilitasi secara ketat. Jika tidak, DPRD pun turut bertanggung jawab atas kelambanan ini.
‎
‎‎Generasi muda Nanggung berhak mendapatkan gedung sekolah yang aman, nyaman, dan layak. Kelalaian pemerintah daerah dan dinas terkait bukan hanya merugikan siswa hari ini, melainkan secara sistematis membunuh potensi dan masa depan Kabupaten Bogor. Anak-anak yang seharusnya menjadi penerus bangsa justru dipaksa belajar di lingkungan yang mengancam nyawa mereka.
‎
‎‎Sudah saatnya menghentikan pembunuhan generasi muda Nanggung. Pemerintah Kabupaten Bogor dan Dinas Pendidikan harus segera melakukan audit komprehensif terhadap seluruh sekolah rawan, mempercepat rehabilitasi dengan alokasi anggaran memadai, menyederhanakan birokrasi, serta membangun mekanisme pemantauan partisipatif yang melibatkan masyarakat, guru, dan DPRD.
‎
‎Pemerintah pusat juga harus memberikan dukungan lebih konkret melalui program nasional. ‎Pendidikan adalah hak konstitusional anak bangsa yang dilindungi Undang-Undang Dasar.
‎
‎Mengabaikannya adalah bentuk pengkhianatan terhadap amanah negara. Pemkab Bogor, Dinas Pendidikan, dan pihak terkait harus segera bertindak tegas dan akuntabel. Rakyat tidak lagi mau mendengar janji-janji kosong dan pernyataan prihatin. Yang dibutuhkan adalah aksi nyata sebelum korban jiwa jatuh atau kepercayaan publik lenyap total. Hentikan pembunuhan generasi muda Nanggung sekarang.
‎
***