jurnalbogor.com — Video Ketua Umum Projo Budi Arie Setiadi saat menghadiri pertemuan dengan Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) viral di media sosial. Pernyataan Budi Arie mengenai kemungkinan terjadinya “patahan sejarah” dalam dinamika politik nasional pun memunculkan beragam spekulasi di tengah masyarakat.
Dalam pernyataannya, Budi Arie menyinggung kemungkinan adanya “patahan sejarah” yang dapat memicu perubahan dalam dinamika politik nasional. Pernyataan tersebut kemudian dibaca sebagai sinyal mengenai kemungkinan terjadinya percepatan dinamika politik sebelum Pemilu 2029.
Istilah “patahan sejarah” dalam konteks tersebut tidak serta-merta dimaknai sebagai pergantian kekuasaan atau suksesi nasional, melainkan sebagai kemungkinan adanya perubahan signifikan dalam konfigurasi dan dinamika politik nasional sebelum tahapan Pemilu 2029.
Founder Lembaga Studi Visi Nusantara (LS Vinus), Yusfitriadi, menilai pernyataan tersebut semakin mempertegas persepsi publik mengenai adanya kekuatan politik tertentu yang tengah membaca dan mempersiapkan berbagai kemungkinan perubahan politik menjelang Pemilu 2029.
“Pernyataan Budi Arie tersebut semakin mempertegas persepsi publik akan adanya kelompok kekuatan politik atau kekuatan lain yang sedang melancarkan skenario percepatan dinamika politik nasional,” kata Yusfitriadi.
Menurutnya, isu mengenai kemungkinan terjadinya gejolak politik dan demonstrasi besar di Jakarta sebenarnya telah lama berkembang di tengah masyarakat. Karena itu, pernyataan Budi Arie dinilai memiliki makna politik yang lebih luas, terlebih disampaikan dalam forum yang juga dihadiri Jokowi.
Yusfitriadi melihat setidaknya ada tiga perspektif dalam membaca pernyataan tersebut. Pertama, sambung dia, mempertegas persepsi publik. Sebab, pernyataan tersebut dinilai menunjukkan bahwa kemungkinan terjadinya perubahan atau percepatan dinamika politik nasional sudah menjadi perhatian di lingkaran kekuatan politik tertentu.
“Minimal pandangan itulah yang ada dalam kekuatan di circle Budi Arie, sehingga dengan pernyataan tersebut, terlebih dinyatakan di forum yang ada mantan Presiden Jokowi,” ujarnya kepada wartawan, Rabu (26/8/2026).
Ia juga menyoroti aktivitas Jokowi dalam beberapa bulan terakhir yang dinilainya cukup intens melakukan kunjungan ke berbagai daerah. Kondisi tersebut, kata dia, dapat dibaca sebagai bagian dari konsolidasi kekuatan politik, terlebih setelah putra Jokowi memimpin Partai Solidaritas Indonesia (PSI).
Kedua, Yusfitriadi menilai pernyataan Budi Arie bisa menjadi bentuk cek ombak politik. Menurutnya, pernyataan mengenai “patahan sejarah” tersebut berpotensi sengaja dilempar ke ruang publik untuk melihat respons berbagai kelompok, mulai dari masyarakat, aktor politik hingga kelompok oligarki yang selama ini memiliki pengaruh terhadap dinamika politik nasional.
“Pernyataan Budi Arie tersebut sudah diskenariokan untuk memiliki pesan yang masif, baik di tengah publik, aktor-aktor politik maupun para oligarki yang selama ini memengaruhi politik Republik ini,” katanya.
Ia mengatakan respons dari berbagai pihak nantinya dapat menjadi bahan pertimbangan bagi kelompok politik tertentu dalam menentukan orientasi politik dan kekuasaan mereka menjelang Pemilu 2029.
Ketiga, isu tersebut dinilai berkaitan dengan upaya memanfaatkan momentum politik yang berkembang saat ini.
Yusfitriadi menyebut intensitas demonstrasi, berbagai persoalan dalam pelaksanaan program strategis nasional, komunikasi pemerintah yang dinilai belum tertata, hingga ancaman ekonomi akibat dinamika geopolitik dapat menjadi celah bagi kekuatan politik tertentu untuk mendorong percepatan dinamika politik nasional.
Selain itu, persoalan soliditas di internal sejumlah partai politik besar juga dinilai dapat menjadi faktor yang dimanfaatkan oleh kekuatan politik tertentu dalam menghadapi dinamika menuju Pemilu 2029.
Namun demikian, Yusfitriadi menegaskan bahwa terjadinya perubahan politik secara signifikan sebelum Pemilu 2029 bukan perkara mudah.
Dari sisi politik dan konstitusional, menurutnya, setiap perubahan kekuasaan di luar mekanisme pemilu harus memiliki dasar serta melalui mekanisme ketatanegaraan yang berlaku.
“Kalau melihat kondisi komposisi partai koalisi di parlemen, dinamika politik untuk mempercepat perubahan kekuasaan akan sulit dilaksanakan, kecuali di internal partai koalisi sudah tidak lagi solid,” jelasnya.
Selain faktor politik di parlemen, Yusfitriadi menilai aspek pertahanan dan keamanan juga menjadi faktor penting dalam menjaga stabilitas kekuasaan.
Ia menyinggung pengalaman sejumlah negara yang mengalami perubahan kekuasaan secara paksa, di mana sikap institusi keamanan menjadi salah satu faktor penentu.
Yusfitriadi menjelaskan, selama institusi pertahanan dan keamanan tetap solid dalam menjaga pemerintahan, upaya perubahan kekuasaan secara drastis akan menghadapi hambatan besar.
“Ketika seluruh stakeholder rakyat sekalipun mendorong perubahan politik, kekuasaan akan dengan mudah mengatasinya dengan menggunakan skema apa pun itu apabila institusi pertahanan dan keamanan tetap solid,” katanya.
Meski demikian, Yusfitriadi mengaku justru mengkhawatirkan dampak isu tersebut terhadap masyarakat. Ia tidak ingin masyarakat menjadi alat atau tameng bagi kepentingan aktor-aktor politik di belakangnya.
“Saya khawatir masyarakat yang dijadikan tameng oleh para aktor intelektual. Sehingga masyarakat saling berhadapan antara yang mendukung percepatan dinamika politik nasional dan yang menolak,” ungkap dia.
Ia menuturkan, kondisi tersebut justru berpotensi menciptakan konflik horizontal, sementara para elite politik hanya menikmati dinamika yang terjadi di tengah masyarakat.
“Pada sisi inilah situasi yang bagi saya tidak diharapkan. Sementara para elite kekuasaan hanya menikmati permainan bidak catur yang sudah masuk perangkap permainan,” pungkasnya.
(FDY)
