jurnalbogor.com – Tingginya angka putus sekolah di Kota Bogor yang mencapai 9.904 orang mendapat sorotan dari Pengamat Kebijakan Publik, Yusfitriadi. Menurutnya, angka tersebut merupakan fenomena yang anomali jika melihat karakteristik Kota Bogor sebagai wilayah perkotaan.
Yusfitriadi menilai, kota pada umumnya memiliki karakteristik yang kuat dalam bidang pendidikan. Hal itu terlihat dari tingkat pendidikan masyarakat, kualitas dan kuantitas lembaga pendidikan, hingga budaya sosial masyarakat yang cenderung lebih terdidik.
“Ini fenomena yang sangat anomali dalam konteks pendidikan. Sebagai sebuah kota, karakteristiknya sangat berbeda dengan kabupaten. Biasanya sebuah kota memiliki karakteristik yang kuat di bidang pendidikan, baik rata-rata tingkat pendidikan masyarakat, kualitas dan kuantitas lembaga pendidikan maupun budaya sosial masyarakat yang cenderung terdidik,” kata Yusfitriadi, Selasa (25/8/2026).
Namun, kondisi tersebut menurutnya belum tercermin di Kota Bogor. Pasalnya, jumlah warga yang mengalami putus sekolah masih tergolong tinggi.
Ia juga menyoroti faktor luas wilayah dan jumlah penduduk Kota Bogor. Dibandingkan daerah kabupaten yang memiliki wilayah lebih luas dan jumlah penduduk lebih banyak, Kota Bogor seharusnya relatif lebih mudah dalam melakukan pendataan dan penanganan anak usia sekolah.
“Dari sisi luas wilayah dan jumlah penduduk, Kota Bogor tidak memiliki wilayah yang luas dan penduduk sebanyak kabupaten. Logika sederhananya, seharusnya relatif lebih mudah mengelola anak-anak usia sekolah dengan berbagai variabel dan konsekuensinya,” ujarnya.
Selain itu, Yusfitriadi mempertanyakan faktor biaya sebagai penyebab tingginya angka putus sekolah. Menurut dia, keberadaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) pada jenjang pendidikan dasar hingga menengah semestinya dapat membantu menekan beban biaya pendidikan yang ditanggung masyarakat.
“Kalau memang penyebabnya karena biaya pendidikan yang mahal, ini sangat anomali. Seharusnya mereka bisa sekolah dengan gratis karena ada dana BOS yang sudah masuk ke lembaga pendidikan,” katanya.
Karena itu, ia meminta Pemerintah Kota Bogor tidak hanya melihat angka putus sekolah sebagai persoalan statistik, tetapi melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan dan program pembangunan sumber daya manusia.
Yusfitriadi bahkan mempertanyakan apakah persoalan pendidikan selama ini telah menjadi prioritas dalam desain pembangunan Kota Bogor.
“Jangan-jangan pemerintah Kota Bogor tidak serius dalam mendesain investasi sumber daya manusia tersebut. Bahkan programnya lebih berorientasi kepada yang lain sehingga menegasikan pendidikan,” tegasnya.
Menurutnya, Pemkot Bogor perlu menyusun desain solusi penanganan putus sekolah secara serius dari hulu hingga hilir. Langkah tersebut harus diawali dengan pembenahan data yang mampu menggambarkan kondisi secara lebih rinci.
“Pemerintah Kota Bogor harus menata desain solusi atas tingginya putus sekolah dari hulu sampai hilir secara serius. Masalah data harus dibenahi, mulai dari wilayah, penyebab putus sekolah sampai ketersediaan lembaga pendidikan,” jelasnya.
Dengan data yang akurat, kata dia, pemerintah dapat menentukan intervensi yang tepat sekaligus mengukur keberhasilan program secara berkala.
“Sehingga akan terukur kapan Kota Bogor bisa mencapai kondisi dengan jumlah masyarakat yang putus sekolah seminimal mungkin,” pungkasnya.
(FDY)
