Jurnal Bogor – Momen pelantikan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) di Kabupaten Bogor, Kamis (25/1) lalu menuai polemik. Para anggota KPPS mengeluhkan soal uang transportasi yang diberikan panitia pemungutan suara (PPS) hanya 25 ribu rupiah.
Salah satu anggota KPPS Cilebut Timur, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor, yang tidak mau disebutkan namanya mengeluhkan terkait honor transport saat acara pelantikan dan bimtek yang diberikan Panitia Pemungutan Suara (PPS) hanya Rp 25 ribu.
“Masa sekelas KPU Kabupaten Bogor tidak bisa memfasilitasi anggota KPPS, semua anggota mengeluhkan biaya transport pelantikan dan bimtek yang dikasih Rp 25 ribu”, cetusnya, Minggu (28/1).
Menurutnya dengan angka segitu tidak sebanding dengan waktu yang diberikan KPPS dengan mengahadiri acara tersebut.
“Kalo dihitung-hitung setiap acara pelantikan atau bimtek membutuhkan waktu 6 jam dalam memaparkan materi Pemilu 2024, hanya dibayar Rp 25 ribu, menurut saya itu tidak sesuai dan tidak masuk akal, ” ujarnya.
Sementara itu Ketua PPS Kecamatan Sukaraja, Ridwan mengatakan, “Anggaran itu ada di sistem informasi pengelolaan keuangan di PPS. Semua desa se Kabuapaten Bogor sama dan yang membedakan tergantung jumlah TPS,” jelas Ridwan saat dikonfirmasi melalui pesan WhatsApp.
Namun ketika disinggung soal berapa anggaran KPPS setiap desanya tidak ditanggapinya.
Menanggapi polemik tersebut, Ketua KPU Kabupaten Bogor, Muhammad Adi Kurnia bersama komisioner baru ketika selesai melaksanakan rapat pleno mengaku telah menanyakan terkait anggaran tersebut kepada kuasa pengguna anggaran (KPA). “Kenapa Rp 25 ribu, ternyata mengacu kepada standar harga satuan (SHT) Kabupaten Bogor dalam lingkup tingkat desa sebesar Rp 25 ribu”, ujarnya.
Persoalan yang kemarin sempat viral, lanjut Adi, pelantikan sampai dapat Rp 250 ribu itu KPPS yang dilantik langsung oleh KPU, karena disitu ada uang transport 150 ribu dan uang harian Rp 105 ribu.
“Kenapa berbeda karena KPU Kabupaten Bogor tidak memungkinkan untuk melantik anggota KPPS dengan jumlah keseluruhan KPPS di Kabupaten Bogor sekitar 106.000 anggota KPPS,” lanjutnya.
KPU berdalih tetap mengacu SHT Kabupaten Bogor tahun 2024 di lingkup desa dengan anggaran 25.000 ribu, ini sudah berjalan dari 2023 sama besaran 25.000 untuk transport.
“Jadi anggaran KPPS di Kabupaten Bogor memang segitu, hanya Rp 25 ribu untuk transport dan makan Rp 15 ribu jadi kalau ditotal Rp 35 ribu,” pungkasnya.
(AA)
