jurnalbogor.com – Pagi ini Senin yang cerah tanggal 26 Oktober 2026, saya AA berkesempatan mendengar dan menyimak dialog ekonomi di medsos oleh para pakar tentang Refleksi 2 Tahun Kepemimpinan Presiden RI Bpk Jenderal (Purn) Prabowo Subianto (PS) di WAG Wankar MPP ICMI yang dishare oleh Prof. Dr. Didin S Damanhuri (DSD), beliau Guru Besar FEM IPB University dan Wakil Ketua Dewan Pakar (Wankar) MPP ICMI.
Saya AA menyimak isi paparan kang Prof. DSD di media sosial, menurut pendapat saya keren and mantul, karena bersifat mencerahkan, InsyaAllah menginspirasi dan menyadarkan publik agar lebih cerdas membaca atau memahami fenomena dinamika sosial-ekonomi dan sosial-politik yang tengah berlangsung di Tanah Air Indonesia yang sama-sama kita cintai, sebagai dampak dari regulasi dan public policy selama 2 tahun dibawa kepemimpinan rezim Kabinet Merah Putih Bpk Presiden RI PS.
Saya AA berkesempatan mencatat dari konten narasi paparan kang Prof. DSD dengan uraian yang begitu jelas berbasis data dan informasi disertai analisis based on Political Economic. Saya mencatat secara kualitatif, beberapa point penting sebagai kesimpulan dari presentasi Prof DSD adalah lk sbb:
1. Komitmen yang kuat dari Presiden RI PS mengarahkan atau menggeser paradigma atau arah-flattform pembangunan ekonomi nasional dari sistem ekonomi liberal- capitalisme (menguatnya oligarky power) ke sistem perekonomian rakyat based Pasal 33 UUD 1945, belum menunjukan tanda-tanda kemajuan atau keberhasilan, bahkan yang terjadi ada gejala sosek kemunduran, istilahnya “paradoks dan anomali” dianalisis dari perspektif ekonomi kerakyatan yaitu ekonomi koperasi sesuai pemikiran Bapak Koperasi Bung Hatta. Antara lain beberapa angka sebagai parameter dan indikator pembangunan ekonomi nasional menunjukan gejala sosial ekonomi yang kurang berdampak terhadap kesejahteraan Rakyat, bahkan sebaliknya yang terjadi.
2. Begitu besarnya dana yang berasal dari APBN, terkesan tanpa mengacu pada RPJM Nasional, yang dialokasikan, digelontorkan untuk mendongkrak Perekonomian Rakyat di daerah pedesaan melalui program populis Presiden RI Bpk PS seperti program MBG untuk Penanggungan stunting, KDMP untuk membangun sistem perekonomian rakyat di pedesaan dan pertanian, program Food Estate untuk mendukung keberhasilan swasembada pangan, program Sekolah Rakyat untuk memperbaiki kualitas SDM kaum miskin dan musta’afin dll, menurut Prof DSD belum memberikan kontribusi positif atau impact signifikan terhadap perbaikan nasib rakyat, dimana angka pengangguran, kemiskinan, dan stunting (gizi buruk) masih relatif tinggi yang berlangsung selama 2 tahun kepemimpinan Presiden RI Bpk PS. Dengan kata lain, APBN jumbo yang digelontorkan belum menghasilkan output dan outcome yang memadai, signifikan terhadap social walfare and social equity. Bahkan gejala ketimpangan sosial dengan angka Indeks gini ratio, kepemilikan asset segelintir oligarky semakin meningkat atau memburuk.
3. Kebijakan pembangunan ekonomi yang “strong” oleh Pemerintah rezim yang berkuasa Bpk PS yang giat dan getol mengangkat issu-issu strategis membangun sistem perekonomian rakyat melalui MBG, KDMP, BUMN Agrinas dll, kurang atau belum direspon pasar secara baik, bahkan ada kecenderungan “kontradiktif” sehingga berdampak negatif terhadap perkembangan usaha bisnis dan investasi di tanah air, penggangguran pun bertambah.
Beberapa gejala sosial ekonomi kemunduran tsb, ini disebabkan oleh (a) buruknya tata kelola birokrasi pemerintahan (bad governance), (b) semakin maraknya perbuatan korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) semingga implementasi program unggulan terganggu, dan (c) design program perioritas dan unggulan spt MBG dan KDMP tidak dilakukan melalui study kelayakan atau naskah akademik yang memadai dan mendalam based on scientific. Istilahnya program prioritas yang populis for all the people’s, tetapi kesannya atau faktanya di lapangan terjadi distorsi, menjadi program for pemburu rente “rent seeker” of para elite politik lokal untuk program dan aktivitas penggalangan suara untuk pemenangan menjelang Pemilu thn 2029.
Demikian catatan yang saya AA buat, saya mohon maaf jika ada kesalahpahaman dalam mengutip opini yang disampaikan oleh senior dan mentor, guru saya kang Prof DSD, yang saya sosok dan gugur ilmuwan sejati dan cendekiawan muslim yang kritis, independen, berintegritas dan memiliki kompetensi yang capable di bidangnya Ekonomi Politik, beliau telah menulis buku lebih dari 64 judul yang telah menjadi buku referensi di Universitas terkemuka.
Sekian dan terima kasih atas atensinya, serta mohon maaf apabila ada kekurangan dalam narasi “Refleksi 2 tahun Kepemimpinan Presiden RI Bpk PS tinjauan Perspektif Ekonomi Politik”. Harapannya kehadiran tulisan ini bisa dijadijan “ceck and balancing” dalam memperbaiki public policy and regulasi serta implementasinya yang sudah ada. Semoga Allah SWT senantiasa memberkahi kehidupan kita sekalian, Aamiin.
Wassalam
====🙏👏🤝
Assoc Prof Dr. Ir. H. Apendi Arsyad. MSi
(Salah seorang pendiri ICMI di Malang thn 1990, Ketua Wanhat MPW ICMI Orwilsus Bogor merangkap Wasek Wankar MPP ICMI, Pendiri dan Dosen Universitas Djuanda Bogor thn 1986-2024, Konsultan, Pegiat dan Pengamat serta Kritikus Sosial melalui Tulisan-tulisannya di Media Sosial)
