jurnalbogor.com – Pejabat di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor akhir-akhir ini tengah disibukan oleh agenda rapat-rapat yang melibatkan Tim Transisi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bogor terpilih, Dedie A Rachim dan Jenal Mutaqin (JM).
Hal itu pun mendapat sorotan dari Pengamat Politik dan Kebijakan Publik, Yusfitriadi. Ia mengaku tidak paham dengan maksud dan tujuan Tim Transisi.
“Apakah tim transisi dibentuk resmi oleh pemerintah kota atau pasangan kepala daerah yang menang,” ujar Yusfitriadi kepada wartawan, Minggu (2/2/2025).
Namun, kata dia, sebuah tim dibentuk ketika tengah menghadapi situasi yang sangat berat dan sulit. Apabila, pemerintah yang membuat berarti telah terjadi masalah besar soal transisi perpindahan kekuasaan hasil Pilkada 2024.
“Kalau tidak ada masalah besar, Tim Transisi buat apa. Terlebih tim tersebut berisikan fungsionaris-fungsionaris partai politik. Ada kegentingan apa dengan transisi kekuasaan di Kota Bogor?,” ucap Yus.
“Apakah sudah sedemikian tidak berdaya sehingga harus dibentuk Tim Transisi. Dan akan lebih buruk stigmanya jika Tim Transisi ini menggunakan anggaran negara,” katanya.
Selain pemborosan, sambung dia, akan muncul stigma pejabat dan oknum partai politik sedang butuh dengan Tim Transisi.
“Tentu saja hal ini bersebrangan dengan prinsip efektif dan efisiensi yang selalu digembar-gemborkan oleh Presiden Prabowo,” tegas dia.
Kata Yus, apabila Kota Bogor kondisinya baik-baik saja, seharusnya tidak perlu dibuat Tim Transisi. Kecuali, jika ada masalah dalam transisi kekuasaan.
“Kalau ada masalah boleh saja dibentuk. Karena kita kan tidak tahu kondisinya saat ini,” imbuh dia.
Yus menilai bahwa dalam konteks transisi kekuasaan di Kota Bogor tidak terlihat masalah besar. Sehingga kehadiran Tim Transisi cenderung mengada-ngada.
Diketahui, pada Jumat (31/1/2025) Tim Transisi batal melaksanakan rapat bersama Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) di Balai Kota. Hal itu pun dibenarkan oleh Ketua Tim Transisi, Sopian Ali Agam.
“Waalaikumsalam, iya (batal rapat),” kata Sopian dikonfirmasi melalui pesan singkat WhatsApp.
Sopian mengatakan bahwa tujuan utama pembentukan Tim Transisi adalah untuk memastikan visi misi wali kota dan wakil wali kota dapat dijalankan di semua OPD.
Saat disinggung mengenai sempat beredarnya surat dari Tim Transisi kepada Pemkot Bogor mengenai permintaan bantuan konsumsi untuk rapat dengan OPD. Sopian mengatakan bahwa hal itu diurungkan.
“Sudah beres, nggak jadi (rapat) di posko, jadinya di Pemkot,” tandasnya.
(FDY)
