Oleh: Andreanda Nasution SKM., M.Kes
Mahasiswa Program Doktoral
Universitas Muhammadiyah Jakarta
- Ringkasan Eksekutif
Relokasi Pasar Bogor memperlihatkan bahwa kebijakan penataan kota tidak semestinya dipersempit hanya pada persoalan fisik, seperti bangunan, arus lalu lintas, atau keindahan ruang publik. Setiap lapak yang dipindahkan membawa konsekuensi terhadap sumber nafkah, hubungan sosial, akses masyarakat terhadap pangan, serta kondisi kesehatan keluarga pedagang. Upaya pemerintah untuk menghadirkan kawasan pasar yang lebih tertib, aman, bersih, dan mendukung mobilitas kota memang memiliki dasar yang kuat. Akan tetapi, tanpa proses yang melibatkan warga secara bermakna, relokasi berisiko memunculkan konflik sosial dan menambah beban ekonomi kelompok terdampak.
Risalah kebijakan ini mengajukan pendekatan tengah: relokasi dapat dilaksanakan, tetapi harus ditempatkan dalam kerangka keadilan sosial dan kesehatan masyarakat. Arah kebijakan yang ditawarkan mencakup pemetaan sosial-ekonomi pedagang, dialog kebijakan yang memiliki daya ikat, perlindungan selama masa transisi, perancangan lokasi baru sesuai kebutuhan pedagang dan pembeli, serta evaluasi berkelanjutan terhadap dampak ekonomi dan kesehatan setelah relokasi berlangsung. - Pendahuluan dan Konteks Masalah
Ukuran kota sehat tidak cukup dilihat dari tampilan ruang yang rapi dan bersih. Kota yang benar-benar sehat adalah kota yang mampu memperbaiki tata ruang tanpa memutus mata pencaharian warganya. Dalam kerangka tersebut, relokasi Pasar Bogor menjadi tolok ukur penting bagi mutu kebijakan publik di tingkat kota: apakah penataan dipahami sekadar sebagai proyek pembangunan fisik, atau sebagai proses sosial yang tetap menghormati kehidupan masyarakat kecil?
Selama ini, Pasar Bogor memiliki fungsi yang jauh lebih luas daripada sekadar lokasi transaksi ekonomi. Pasar ini menjadi ruang hidup ekonomi rakyat, tempat pedagang kecil mempertahankan penghasilan, konsumen memenuhi kebutuhan sehari-hari, dan relasi sosial tumbuh secara alami. Ketika pasar dipindahkan atau dibongkar dalam agenda penataan kawasan, dampaknya tidak hanya terlihat pada perubahan wajah kota, tetapi juga menyentuh pendapatan, rasa aman, kesehatan mental, dan kestabilan sosial para pedagang.
Relokasi pada umumnya didukung oleh argumen mengenai ketertiban, sanitasi, keamanan bangunan, pengurangan kemacetan, serta perbaikan kualitas lingkungan. Dasar tersebut dapat diterima. Persoalan muncul ketika kebijakan lebih menonjolkan urusan “ruang yang harus dibenahi” dibandingkan “warga yang harus dilindungi”. Pada titik inilah sensitivitas kebijakan publik sering kali melemah.
Ketidakcukupan kebijakan yang berjalan dapat dibaca dari tiga aspek utama. Pertama, proses perumusan keputusan masih banyak bergerak dari atas ke bawah. Kedua, data sosial-ekonomi pedagang belum konsisten dijadikan pijakan utama dalam merancang skema relokasi. Ketiga, keberhasilan relokasi lebih sering dinilai dari berpindahnya pedagang, bukan dari pemulihan pendapatan, perbaikan kebersihan, perlindungan kesehatan, dan menurunnya potensi konflik. - Analisis dan Data Pendukung
Masalah utama dalam relokasi Pasar Bogor tidak dapat disederhanakan sebagai penolakan pedagang semata. Penolakan hanyalah tanda permukaan. Di baliknya terdapat persoalan yang lebih mendasar, yaitu lemahnya kepercayaan, ketidakpastian pendapatan, dan kekhawatiran terhadap keberlanjutan usaha.
Dalam struktur ekonomi perkotaan, sektor informal memegang peran yang sangat penting. Banyak rumah tangga hidup dari perdagangan kecil, aktivitas usaha harian, dan kegiatan ekonomi yang sangat bergantung pada lokasi. Bagi pedagang pasar, lokasi bukan hanya titik tempat berjualan. Di dalamnya terdapat pelanggan tetap, arus kunjungan pembeli, reputasi usaha, pola belanja konsumen, dan sumber pendapatan. Ketika lokasi berubah, tatanan ekonomi yang menopang pedagang ikut bergeser.
Relokasi yang tidak disiapkan secara cermat dapat berdampak pada penurunan pendapatan pedagang. Pasar baru yang tampak lebih tertata tidak otomatis langsung menarik pembeli. Kios yang lebih bersih juga belum tentu segera menghasilkan transaksi. Konsumen memerlukan waktu untuk menyesuaikan kebiasaan belanja, sementara pedagang membutuhkan jaminan bahwa lokasi baru benar-benar layak, mudah dijangkau, aman, dan memiliki prospek ekonomi.
Pada saat yang sama, pemerintah tidak dapat membiarkan pasar berada dalam kondisi tidak tertata. Pasar yang padat, kumuh, serta lemah dalam pengelolaan limbah dapat memunculkan risiko kesehatan lingkungan. Sampah, drainase yang buruk, sanitasi yang tidak memadai, dan kemacetan dapat menurunkan kualitas hidup warga kota. Karena itu, persoalan ini tidak tepat dibaca secara dikotomis: pemerintah benar dan pedagang salah, atau sebaliknya. Yang diperlukan adalah tata kelola masa transisi yang adil.
Dalam sudut pandang kesehatan masyarakat, relokasi pasar setidaknya berkaitan dengan tiga dimensi. Pertama, kesehatan lingkungan melalui perbaikan sanitasi, pengelolaan sampah, dan keamanan pangan. Kedua, kesehatan mental pedagang yang dapat tertekan akibat ketidakpastian ekonomi dan masa depan usaha. Ketiga, kesejahteraan sosial keluarga, terutama ketika pendapatan harian terganggu dalam jangka waktu yang cukup panjang.
Kompleksitas masalah bertambah ketika komunikasi kebijakan tidak berjalan kuat. Sosialisasi tidak identik dengan partisipasi. Meminta warga mendengar keputusan berbeda dengan mengajak mereka ikut merancang keputusan. Relokasi yang sehat menuntut proses mendengar, mengidentifikasi keberatan, menyusun skema kompensasi, serta membangun kesepakatan yang dapat diawasi bersama. - Rekomendasi Kebijakan
1. Melaksanakan audit sosial-ekonomi pedagang sebelum dan setelah relokasi
Pemerintah Kota Bogor perlu memiliki basis data mikro mengenai pedagang terdampak, meliputi jumlah pedagang, jenis komoditas, rata-rata pendapatan, lama menjalankan usaha, jumlah tanggungan keluarga, status penguasaan kios atau lapak, serta tingkat kerentanan ekonomi. Data tersebut tidak boleh berhenti sebagai dokumen administratif, tetapi harus menjadi dasar dalam menentukan bantuan, prioritas penempatan kios, skema sewa, dan dukungan pemulihan usaha.
Pelaksanaannya dapat ditempuh melalui survei cepat yang melibatkan pemerintah daerah, Perumda Pasar, perguruan tinggi, dan organisasi masyarakat. Ringkasan hasil audit perlu disampaikan kepada publik agar masyarakat memahami kelompok yang terdampak, tingkat kerentanannya, serta bentuk perlindungan yang disiapkan.
2.Membentuk forum transisi relokasi dengan mandat yang tegas
Relokasi tidak memadai bila hanya dikelola melalui perintah teknis di lapangan. Diperlukan forum transisi yang melibatkan pemerintah kota, Perumda Pasar, perwakilan pedagang, akademisi, tokoh masyarakat, dinas kesehatan, dinas koperasi/UMKM, dinas perhubungan, dan unsur keamanan.
Forum tersebut berfungsi untuk menyepakati jadwal relokasi, mekanisme penyampaian keberatan, pemetaan pedagang prioritas, pengaturan arus pembeli, strategi promosi pasar baru, serta pemantauan potensi konflik. Agar tidak berhenti sebagai forum formalitas, setiap pembahasan perlu dituangkan dalam berita acara, dilengkapi target waktu, dan memiliki indikator keberhasilan yang jelas. Dengan cara ini, dialog dapat menjadi alat pengendali kebijakan, bukan sekadar prosedur komunikasi.
3.Menyediakan perlindungan ekonomi selama masa transisi
Pemerintah perlu menjamin agar proses relokasi tidak mendorong pedagang masuk ke dalam kerentanan ekonomi yang lebih berat. Dukungan seperti pembebasan sewa sementara, pengurangan biaya kios, bantuan promosi, akses modal mikro, dan fasilitasi pembiayaan dapat disusun sebagai paket pemulihan usaha.
Meski demikian, bantuan tidak seharusnya diberikan dengan pola yang sama untuk semua pedagang. Kelompok yang paling rentan perlu memperoleh dukungan lebih besar, misalnya pedagang lansia, perempuan kepala keluarga, pedagang dengan jumlah tanggungan besar, serta pedagang yang sepenuhnya bergantung pada pendapatan harian. Prinsip dasarnya jelas: relokasi tidak cukup hanya memindahkan lapak, tetapi juga harus melindungi keberlanjutan nafkah.
4.Memastikan pasar relokasi menjadi pusat ekonomi yang hidup
Tersedianya kios belum dapat dianggap sebagai tanda keberhasilan relokasi. Pemerintah harus memastikan lokasi baru memiliki akses transportasi yang memadai, arus pembeli yang potensial, penanda arah yang jelas, fasilitas sanitasi, tempat sampah, drainase, area bongkar muat, lahan parkir, pencahayaan, keamanan, serta promosi publik yang berkelanjutan.
Aktivasi pasar perlu dimulai sejak tahap awal. Bentuknya dapat berupa kampanye belanja di pasar baru, integrasi dengan transportasi umum, penataan rute angkutan, penyelenggaraan kegiatan pasar tematik, promosi digital bagi UMKM, dan kerja sama dengan komunitas lokal. Pasar baru harus dibangun sebagai simpul ekonomi yang tumbuh, bukan sekadar ruang penampungan pedagang.
5.Menjadikan indikator kesehatan masyarakat sebagai ukuran keberhasilan
Keberhasilan relokasi tidak seharusnya hanya diukur dari lancarnya lalu lintas atau bersihnya kawasan lama. Pemerintah perlu memasukkan indikator kesehatan masyarakat, seperti kondisi sanitasi di pasar baru, pengelolaan limbah, keamanan pangan, kepuasan pedagang, perubahan pendapatan, tingkat stres pedagang, dan jumlah konflik setelah relokasi.
Dinas kesehatan dapat berperan dalam penilaian risiko kesehatan lingkungan sekaligus edukasi mengenai pasar sehat. Melalui pendekatan ini, relokasi akan lebih selaras dengan agenda Kota Sehat, bukan semata-mata menjadi agenda penataan ruang.
Kesimpulan
Relokasi Pasar Bogor dapat menjadi momentum untuk menunjukkan bahwa penataan kota mampu berjalan seiring dengan keadilan sosial. Ketertiban kota memang penting, tetapi ketertiban yang berdiri di atas keresahan kelompok kecil akan sulit bertahan. Pemerintah perlu menggeser cara pandang dari sekadar “memindahkan pedagang” menuju upaya “memulihkan kehidupan ekonomi dan kesehatan warga”. Jika rekomendasi tersebut diterapkan, Pasar Bogor berpeluang menjadi contoh relokasi yang sehat, partisipatif, dan manusiawi. Sebaliknya, jika aspek ini diabaikan, relokasi hanya akan menyisakan luka sosial: kota tampak lebih tertata, tetapi sebagian warganya merasa tersingkir.
***
