jurnalbogor.com – Puluhan petani penggarap di Desa Pasir Jaya, Kecamatan Cigombong, Kabupaten Bogor, yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Bogor Peduli Lingkungan mendatangi Kantor ATR/BPN Kabupaten Bogor I, Senin (20/07/2026).
Koordinator Aksi Mahdi mengatakan, bahwa pihaknya menuntut ketegasan pemerintah terkait status hukum lahan eks Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) PT Bahana Sukma Sejahtera (BSS).
“Kami ingin status hukum lahan eks BSS oleh Kementerian ATR/BPN dan pemerintah pusat. Petani penggarap berharap bisa bertani dengan tenang,” ujar Mahdi kepada Wartawan, Senin (20/7/2026).
Ia menerangkan, berdasarkan peraturan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), peruntukan lahan eks BsS tersebut adalah untuk sektor pertanian dan perkebunan.
“Para petani dengan tegas menolak adanya upaya alih fungsi lahan. Kami ingin lahan tersebut tetap menjadi lahan pertanian dan perkebunan. Hal ini juga demi membantu mewujudkan program Presiden Prabowo Subianto, yaitu swasembada pangan,” katanya.
Selain kejelasan status tanah, lanjut Mahdi, warga dan petani penggarap Desa Pasir Jaya menyatakan dukungan penuh terhadap langkah Pemkab Bogor untuk menertibkan bangunan atau vila tak berizin di wilayah mereka.
“Kondisi geografis Desa Pasir Jaya yang berada di kaki Gunung Salak, berbatasan langsung dengan hutan, serta kaya akan sumber daya air, menjadikannya lokasi yang rawan terhadap maraknya pembangunan vila ilegal. Warga mengendus adanya praktik lancung di balik menjamurnya bangunan-bangunan mewah tersebut,” tegasnya.
Lebih lanjut ia mendesak agar pemerintah daerah tidak tinggal diam atas bangunan komersial yang telah berdiri di area lahan tersebut.
“Warga sangat mendukung vila tak berizin tersebut ditertibkan. Maraknya bangunan mewah tersebut membuat kami menduga ada tangan-tangan mafia tanah yang bermain,” tandasnya. (Ando)
