jurnalbogor.com – Tuntutan ribuan warga Bogor Barat agar operasional tambang kembali dibuka ditolak mentah-mentah oleh Gubernur Jawa Barat (Jabar) Dedi Mulyadi atau KDM. Ia menegaskan tak ada negosiasi pembukaan tambang di wilayah barat Kabupaten Bogor, yang diberhentikan sejak September 2025 lalu.
“Yang disebut kerja di sektor tambang, tidak semua kerja di sektor tambang. Kan ada juga yang berdiri di jalan aja setiap hari dapat setoran, ada aktivis nya,” kata KDM dalam keterangannya, dikutip dari kanal Medsos Pikiran Rakyat.
KDM mengatakan, bahwa langkah pimpinan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor untuk memenuhi tuntutan para pemilik kepentingan tambang itu sudah maksimal.
“Pak Bupati dan Wakil Bupati Bogor usahanya sudah sangat panjang, berusaha beberapa kali bertemu saya kemudian mengajak saya bertemu dengan pengusaha nya, tetapi untuk saat ini saya tidak dulu memenuhi pertemuan itu,” kata KDM.
KDM menambahkan, upaya negosiasi yang dilakukan Pemkab Bogor itu ditolak untuk menjaga marwah dirinya sebagai Gubernur Jabar.
“Tidak memenuhi pertemuan yang dijembatani oleh Pemkab Bogor karena menjaga integritas diri saya. Bahwa seluruh keputusan itu dilakukan berdasarkan sistem, yang lagi kami kelola sistemnya,” ujar KDM.
Ia mengungkapkan, bahwa Pemprov Jabar tidak hanya mementingkan pihak yang menerima manfaat pada sektor tambang.
“Yang dipikirkan tidak hanya yang bekerja di sektor tambang, yang dipikirkan adalah jalur Parungpanjang yang dilewati itu adalah masyarakat yang juga harus dilindungi, agar nyaman ketika sekolah, bepergian ke kantor, ketika pergi ke rumah sakit dan ketika berdagang. Masyarakat tersebut juga jumlahnya puluhan ribu,” ungkap KDM.
Pria yang dijuluki Gubernur konten itu menerangkan, bahwa masyarakat yang tidak menerima manfaat langsung aktivitas tambang, tak boleh dikesampingkan oleh pemerintah.
“Masyarakat itu dulu mengalami penderitaan sangat panjang. Mereka banyak yang kerjanya di Jakarta, kalau pulang ke rumah jam 11 malam baru sampai dan subuh harus berangkat lagi, mengalami depresi. Yang meninggal udah berapa? Seluruhnya kan sudah ditangani oleh Gubernur, meninggal disantuni dan yang sakit diobati,” terang KDM.
Tak hanya itu, lanjut KDM, pihaknya juga membangun infrastruktur jalan untuk di barat wilayah Bumi Tegar Beriman tersebut.
“Infrastruktur nya kami perbaiki tamat sampai dengan perbatasan Banten dengan anggaran yang sekarang. Kemudian berikutnya, tinggal menangani persoalan tambangnya,” imbuhnya.
Ia menegaskan, pihaknya tetap lakukan pemberhentian sementara aktivitas tambang meski banyak desakan dari masyarakat dan berbagai pihak yang berkepentingan.
“Kalau dibuka, jalannya mau lewat mana? Mau tidak mau harus lewat Parungpanjang lagi. Kalau lewat Parungpanjang lagi, nanti protes lagi yang Parungpanjang. Makanya harus diambil jalan tengah,” tegasnya.
Ia memaparkan, pihaknya juga telah berupaya dalam menjaga stabilitas perekonomian masyarakat yang terdampak pemberhentian sementara operasional tambang.
“Berulang-ulang sudah saya sampaikan, kirim data pekerja tambang terutama yang pekerja kasar. Upahnya mereka hanya 40 sampai 50 ribu sehari tanpa BPJS atau asuransi ketenagakerjaan, saya meminta untuk menjadi tenaga kebersihan PU Provinsi Jabar untuk membersihkan jalan-jalan di wilayah Bogor. Sampai sekarang data itu tidak ada yang mau ngasih,” paparnya.
Sebelumnya, Bupati Bogor Rudy Susmanto hadir di tengah-tengah aksi massa yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Cigudeg, Rumpin dan Parungpanjang (AMCRP), untuk menuntut pembukaan akses kendaraan angkutan tambang di wilayah Bogor Barat (Bobar), di Lapangan Tegar Beriman, Cibinong, Senin (4/5).
Rudy menegaskan, bahwa pihaknya juga sejalan dengan tuntutan masyarakat Bobar untuk pembukaan aktivitas tambang legal yang diberhentikan oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat (Jabar).
“Pemkab Bogor juga bagian dari masyarakat Bobar untuk membuka kembali tambang yang berizin. Kami akan sampaikan itu kepada Pemprov Jabar, sebagai yang punya kewenangan. Kalau kewenangan itu ada pada Pemkab Bogor, jangan kan besok, saat ini juga akan kami buka,” tegas Rudy dihadapan massa aksi.
Koordinator Lapangan (Korlap) AMCRP, Asep Fadlan menerangkan, bahwa dampak negatif dirasakan masyarakat akibat kebijakan yang dikeluarkan oleh Gubernur Jabar Kang Dedi Mulyadi (KDM) tersebut.
“Dampak ekonomi sangat dirasakan ribuan masyarakat yang ada di Cigudeg, Rumpin dan Parungpanjang atas dihentikannya tambang legal oleh KDM. Saat ini masyarakat di tiga kecamatan itu sudah darurat sosial ekonomi,” terang Fadlan.
Fadlan menjelaskan, kebijakan KDM yang menyengsarakan pihaknya juga akibatkan tingginya angka pelanggaran hukum yang meresahkan banyak pihak.
“Angka pencurian semakin meningkat setelah penutupan sementara operasional tambang. Bukan hanya itu, masyarakat juga banyak terlilit pinjol yang mengakibatkan rusaknya rumah tangga,” jelas Fadlan. (Ando)
