jurnalbogor.com – Kondisi politik jelang pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2024 di hampir semua daerah mengalami disruptif. Hal itu disebabkan lantaran oligarki politik dan kekuasaan begitu mencengkram.
“Bagaimana tidak dalam dua hari limit waktu pendaftaran pasangan calon hampir semua daerah belum jelas siapa yang sudah mendapatkan rekomendasi pasangan calon dalam bentuk formulir B1 KWK,” ujar Direktur Lembaga Studi Visi Nusantara Maju (LS Vinus) Yusfitriadi kepada wartawan, Selasa (27/8/2024).
Selain itu, kata dia, surat tugas yang sebelumnya diberikan oleh DPP partai politik kepada figur atau sosok menjadi tidak ada artinya dan cenderung hanya mengeksploitasi energi dan uang.
“Karena indikasinya sudah terlihat bahwa surat rekomendasi pasangan calon dalam bentuk B1KWK banyak sekali yang tidak sesuai dengan surat tugas. Termasuk Kota Bogor. Gonta-ganti skema pasangan calon, loncat-loncat “sandaran” partai dianggap fenomena yang biasa saja,” jelasnya.
Hal itu, kata dia, seakan tidak melihat bahwa politik itu ada etikanya. Termasuk, sambungnya, adalah Atang yang sudah mendapatkan rekomendasi berpasangan dengan Annida, nampak belum terkunci juga.
“Apalagi terlihat bermunculannya baligo dan spanduk Atang yang disandingkan dengan Hilman. Dalan konteks administratif memang sah-sah saja, selama belum keluar formulir B1KWK,” ucapnya.
Namun dalam konteks subtantif etis, partai terlihat seperti “barang murahan” yang hanya mengumpulkan pundi-pundi receh dengan sistem PHP (pemberi harapan palsu).
“Begitupun sosok ataupun figur menjadi barang maenan yang seenaknya ditendang, dilempar dan berikan harapan palsu. Hasilnya sampai saat ini, baik bakal calon, partai politik, dan masyarakat diberikan ketidakpastian hukum,” ucapnya.
Namun realitasnya, kata dia, hampir semua DPP Partai yang akan mengeluarkan formulir B1KWK sudah tersandera dan terbelenggu oleh kepentingan oligarki sehingga tidak menghargai dinamika politik di tingkat lokal.
(FDY)
