jurnalbogor.com – Ketua LSM Gerakan Nasional Padjadjaran (Genpar), Sambas Alamsyah menduga proyek pembangunan Pasar Leuwiliang menjadi salah satu faktor Pj Bupati Bogor Asmawa Tosepu memperpanjang Haris Setiawan sebagai Dirut Perumda Pasar Tohaga Periode 2024-2029.
Menurut Sambas Alamsyah, dugaan itu menguat karena proyek Pembangunan Pasar Leuwiliang itu bernilai Rp 200 Miliar lebih. Sehingga Pj Bupati Bogor akan menempatkan orang-orang yang satu frekuensi agar skenario untuk mendapatkan keuntungan dari proyek tersebut berjalan mulus.
“Ini ada dugaan skenario kearah soal pembangunan Pasar Leuwiliang. Dengan anggaran Rp 200 Miliaran, mungkin dugaan kita sekian persen akan disiapkan (untuk Pj Bupati Bogor), dengan membentuk tim yang satu frekuensi dengan mereka, dengan tujuan untuk meng-goalkan deal-dealan proyek tersebut,” kata Sambas Alamsyah yang dikutip bogorupdate, Jum’at (16/8).
Sambas mengaku tidak melihat adanya campur tangan partai politik dalam perpanjangan masa jabatan Haris Setiawan tersebut.
Namun, dia melihat adanya politisasi dari Pj Bupati Bogor yang memuluskan Haris Setiawan menjabat kembali Dirut Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Kabupaten Bogor itu dengan dugaan adanya deal-dealan proyek pembangunan Pasar Leuwiliang tersebut.
“Kami tidak berorientasi kepada Parpol, tapi saat ini jelas pembangunan Pasar Leuwiliang ini di politisir. Ini adalah sebuah skenario yang di politisir sehingga memaksakan Haris Setiawan harus jadi Dirut, entah deal apa yang dilakukan,” tegasnya.
“Intinya Pj Bupati bakal keukeuh menempatkan haris kembali jadi Dirut Perumda Pasar Tohaga walaupun banyak masyarakat Kabupaten Bogor yang protes karena dinilai menyalahi aturan,” tambahnya.
Oleh karena itu, datangnya LSM Genpar ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dengan melakukan aksi damai itu bertujuan untuk mengingatkan Asmawa Tosepu yang ugal-ugalan memakai kekuasaannya.
“Nah datangnya kami ke kemendagri itu untuk mengingatkan mereka jangan terlalu sewenang-wenang dan ugal-ugalan menabrak semua aturan. Katanya sudah sesuai aturan. Aturan mana yang anda gunakan. Pahami dulu aturannya seperti apa,” tukasnya.
Sebelumnya diberitakan, Sejumlah anggota LSM Gerakan Nasional Padjadjaran (Genpar) Kabupaten Bogor menggelar aksi damai di depan Kantor Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) RI, pada Kamis (15/8/24).
Dalam aksi tersebut, LSM Genpar meminta agar Kemendagri mengevaluasi kinerja Asmawa Tosepu dan mencopot atau menarik kembali dari Pj Bupati Bogor ke Kemendagri.
Hal itu diminta buntut dari sewenang-wenangnya Asmawa Tosepu dalam menempatkan jabatan Direktur Utama (Dirut) Perumda Pasar Tohaga yang diberikan kembali kepada Haris Setiawan.
“Dia kan masa jabatannya sampai dengan 31 Desember 2024, kita minta per tiga bulan ini ada evaluasi kinerja Pj Bupati Bogor. Kami juga minta Pj Bupati Bogor ditarik kembali ke Kemendagri,” kata Ketua Umum Genpar, Sambas Alamsyah.
Sambas menegaskan, jika tuntutan itu tidak diindahkan dalam satu bulan kedepan, maka akan melakukan aksi serupa lebih besar lagi.
“Jika tidak direspon oleh Kemendagri, kami akan memberikan deadline sekitar satu bulan ini. Kami juga sudah meminta kepada inspektorat kemendagri ketika kami mengirim surat, mereka segera memberikan surat balasan kepada kami,” tegasnya.
Apalagi, jika Haris Setiawan tetap dipaksakan diangkat kembali menjadi Dirut Perumda Pasar Tohaga, maka kami akan membongkar semua kebobrokan yang bersangkutan selama menjabat.
“Kalau tetap Haris dipaksakan menjadi Dirut tidak apa-apa, minimal kita sudah menggugurkan kewajiban dan kita punya strategi lain. Karena masih banyak kebobrokan yang dilakukan Haris terkait manajemen pasar yang belum selesai,” tukasnya. **
(Ga)
