jurnalbogor.com – Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Kota Bogor memperkuat upaya menjaga stabilitas politik, keamanan, dan ketenteraman masyarakat melalui pemanfaatan teknologi digital.
Salah satu langkah yang dilakukan yakni menghadirkan SIPEKA (Sistem Pemetaan Kerawanan), sebuah aplikasi internal yang dirancang untuk mendeteksi dan memetakan potensi kerawanan sosial, konflik politik, hingga berbagai ancaman terhadap kewaspadaan dini di wilayah Kota Bogor.
Program tersebut dipaparkan Bakesbangpol Kota Bogor dalam kegiatan pada Kamis (20/8/2026), yang juga menjadi momentum untuk memperkuat sinergi pelayanan publik dan komunikasi bersama insan pers.
Kepala Bakesbangpol Kota Bogor, Hidayatulloh, mengatakan SIPEKA dibuat untuk mengintegrasikan berbagai informasi dari lapangan sehingga dapat menjadi dasar bagi pemerintah dalam mengambil langkah secara cepat dan tepat.
Menurutnya, selama ini informasi mengenai kondisi kewaspadaan dini di masyarakat masih kerap disampaikan melalui pesan pribadi atau percakapan di aplikasi pesan instan. Pola tersebut dinilai memiliki kelemahan karena informasi tidak selalu terdokumentasi dan terkelola secara sistematis.
“SIPEKA ini dirancang agar informasi sekecil apa pun terkait dinamika Ipoleksosbudhankam (Ideologi, Politik, Ekonomi, Sosial, Budaya, Pertahanan, Keamanan, dan Agama) dapat terintegrasi. Kita ingin data lapangan menjadi dasar pengambilan keputusan pimpinan, bukan lagi sekadar asumsi,” ujar Hidayatulloh.
Ia mencontohkan, apabila ditemukan potensi kerawanan sosial di tingkat kelurahan, seperti maraknya praktik pinjaman ilegal atau bank emok, informasi tersebut dapat masuk dalam sistem SIPEKA.
Data tersebut selanjutnya dapat menjadi dasar bagi perangkat daerah terkait untuk mengambil langkah penanganan. Salah satunya melalui Dinas Tenaga Kerja yang dapat memberikan pelatihan maupun peningkatan kapasitas ekonomi kepada masyarakat agar memiliki alternatif sumber penghasilan.
Hidayatulloh mengatakan Kota Bogor merupakan wilayah yang heterogen dan dinamis dengan keberagaman suku, ras, serta enam agama yang diakui pemerintah.
Berdasarkan data Bakesbangpol Kota Bogor, sedikitnya terdapat 286 organisasi kemasyarakatan (ormas) yang aktif dan terdaftar. Ormas tersebut bergerak di berbagai bidang, mulai dari keagamaan, kepemudaan, sosial, hingga adat dan budaya.
Untuk menjaga keharmonisan di tengah keberagaman tersebut, Bakesbangpol juga mengoptimalkan peran 136 penyuluh wawasan kebangsaan yang tersebar di 68 kelurahan di Kota Bogor.
“Di tengah berbagai keterbatasan, kita tetap harus hadir dan mewarnai masyarakat. Kehadiran 136 penyuluh wawasan kebangsaan di 68 kelurahan bertujuan memberikan pengayaan nilai Pancasila, mencegah penyebaran hoaks, serta meminimalisir potensi gesekan sosial sejak dini,” tegasnya.
Selain memperkuat sistem deteksi dini dan edukasi kebangsaan, Bakesbangpol juga mendorong peningkatan sinergi dengan media massa sebagai bagian dari pelayanan publik.
Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kota Bogor, Herman Indrabudi atau yang akrab disapa Kang Aldho, menyambut baik langkah tersebut. Terlebih, Sekretariat PWI Kota Bogor dan Bakesbangpol berada di lokasi yang berdekatan sehingga dinilai dapat membuka ruang kolaborasi yang lebih luas.
Ia mendorong agar pelayanan publik terpadu yang sebelumnya telah dilaksanakan dapat digelar secara rutin.
“Kemarin kita sudah coba mengadakan kegiatan pelayanan publik bersama. Ke depan, kami berharap pelayanan publik terpadu ini bisa dilaksanakan secara rutin, misalnya sebulan sekali. Tidak hanya layanan kependudukan dan perizinan, tetapi juga menggandeng BPN untuk pertanahan serta Imigrasi untuk pembuatan paspor di hari libur, agar masyarakat yang sibuk bekerja tetap bisa mengaksesnya,” kata Kang Aldho.
Menurutnya, keterlibatan berbagai instansi dalam pelayanan terpadu akan memberikan kemudahan bagi masyarakat karena sejumlah kebutuhan administrasi dapat diakses dalam satu kegiatan.
Di sisi lain, Kang Aldho mengapresiasi langkah Bakesbangpol yang membuka ruang komunikasi langsung antara pejabat pemerintah dengan wartawan.
Menurut dia, komunikasi langsung dengan pelaku kebijakan di tingkat perangkat daerah maupun kelurahan penting untuk memastikan informasi yang diterima masyarakat akurat dan berimbang.
“Sinergi seperti ini sangat positif. Teman-teman media mendapatkan fakta dan data langsung dari sumber utama, sehingga pemberitaan yang sampai ke masyarakat benar-benar berimbang, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan,” pungkasnya.
(FDY)
