jurnalbogor.com – Akhir pekan di kawasan Sentul City kerap menghadirkan cerita yang sama: arus kendaraan tersendat, waktu tempuh yang memanjang, dan mobilitas warga yang terganggu. Di tengah kondisi itu, rencana pembangunan akses jalan alternatif dari Taman Budaya menuju Puncak II kembali menjadi perbincangan.
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor pun mengajak seluruh elemen masyarakat untuk melihat proyek ini sebagai solusi jangka panjang dalam mengurai kemacetan, sekaligus membuka akses yang lebih luas bagi warga di sekitar kawasan tersebut.
Ajakan ini muncul setelah adanya protes dari sejumlah warga Perumahan Vepasamo terkait penggunaan lahan cadangan efektif Sentul City yang digunakan untuk pembangunan jalan alternatif tersebut.
Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPKP) Kabupaten Bogor, Eko Mujiarto, menegaskan bahwa seluruh proses pembangunan telah berjalan sesuai aturan. Ia menjelaskan, penggunaan lahan cadangan efektif di Vepasamo mengacu pada Site Plan tahun 2023 yang telah disahkan.
Menurut Eko, langkah yang ditempuh pemerintah bersama pihak Sentul City tidak lepas dari prinsip kepentingan publik. Ia juga menegaskan bahwa perubahan site plan merupakan bagian dari mekanisme perizinan resmi yang menjadi kewenangan pemerintah daerah, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.
Dalam penjelasannya, Eko juga menyoroti bahwa perubahan posisi Prasarana, Sarana, dan Utilitas (PSU) adalah hal yang dimungkinkan, selama telah melalui kajian dan tetap memenuhi rasio yang dipersyaratkan oleh regulasi.
“PSU termasuk RTH bukan berarti harus berada di satu titik selamanya. Yang diatur pemerintah adalah total luasnya tetap terpenuhi. Lokasinya bisa saja bergeser, tetapi fungsinya tetap ada bahkan dapat ditingkatkan kualitasnya,” ujarnya.
Di sisi lain, harapan terhadap pembangunan jalan ini juga datang dari warga yang merasakan langsung dampak kemacetan. Bagi mereka, akses alternatif bukan sekadar proyek infrastruktur, tetapi kebutuhan sehari-hari.
Eko menekankan, pembangunan ini diharapkan segera terealisasi, bukan sekadar wacana. Selain membantu mengurai kepadatan di ruas Jalan Siliwangi–MH Thamrin Sentul City, jalan ini juga diyakini dapat mendorong pertumbuhan ekonomi di desa-desa sekitar.
“Ini untuk memudahkan masyarakat, mempercepat akses untuk kepentingan umum, sekaligus mengurangi kemacetan,” jelasnya.
Ia pun mengajak masyarakat untuk bersama-sama mendukung program pembangunan yang bertujuan bagi kepentingan luas.
Respons masyarakat sendiri beragam. Sejumlah warga Cluster Venesia sempat menyampaikan keberatan karena menganggap lahan yang digunakan merupakan Ruang Terbuka Hijau (RTH). Namun di sisi lain, dukungan justru mengalir dari banyak warga, termasuk dari wilayah sekitar seperti Sumur Batu dan Babakan Madang.
Ketua RT Cluster Venesia, Tata Djuarsa, menggambarkan bagaimana kondisi lalu lintas saat akhir pekan menjadi pertimbangan utama. Ia menyebut mayoritas warga menyambut baik rencana pembangunan jalan tersebut.
“Kami sebagian besar menyambut baik pembangunan jalan ini. Mobilitas semakin tinggi, apalagi saat weekend jalan MH Thamrin macet. Ini jelas membantu warga,” ujarnya.
Hal senada disampaikan Debby, warga lainnya, yang melihat proyek ini sebagai langkah maju.
“Ada kemajuan, apalagi ini sudah melalui perizinan dan kajian pemerintah. Bagi warga, ini jelas untuk mengatasi kemacetan, jadi sangat positif,” ungkapnya.
Sementara itu, pihak Sentul City memastikan komitmennya dalam mendukung program pemerintah daerah, termasuk penggunaan lahan cadangan efektif untuk pembangunan akses jalan menuju Puncak II.
PR PT. Sentul City Tbk, Maesa Putri, menegaskan bahwa seluruh proses telah mengikuti koridor hukum yang berlaku serta melalui kajian yang diminta pemerintah.
“Pemanfaatan lahan cadangan efektif untuk akses jalan alternatif sudah sesuai koridor hukum. Itu bukan RTH. Penetapan RTH dan lahan cadangan efektif ditentukan oleh dokumen tata ruang dan perizinan yang sah, bukan berdasarkan persepsi atau kondisi awal saat pembelian,” jelasnya.
Pihak Sentul City juga menyampaikan bahwa komunikasi dengan warga terus dilakukan secara terbuka, guna menampung ide dan masukan dalam suasana yang kondusif.
“Kami tetap terbuka untuk komunikasi yang konstruktif, dengan menjaga suasana yang saling menghormati dan kondusif,” pungkasnya.
Di tengah dinamika yang ada, pembangunan jalan ini kini bukan hanya soal infrastruktur, tetapi juga tentang bagaimana kepentingan bersama dapat berjalan seiring dengan aspirasi warga. (aga*)
