jurnalbogor.com – Ratusan massa dari lembaga swadaya masyarakat (LSM) dan pedagang pasar di Kabupaten Bogor menggeruduk kantor Kementerian Dalam negeri (Kemendagri), Kamis (15/8). Mereka menuntut Pj Bupati Bogor Asmawa Tosepu membatalkan masa perpanjangan jabatan Dirut Perumda Pasar Tohaga Haris Setiawan.
Massa yang menggelar orasinya di halaman kantor Kemendagri di Jalan Medan Merdeka Utara , Jakarta Pusat direspons Pelaksana Harian (Plh) Kapuspen Kemendagri Aang Witarsa Rofik.
Ketua Umum LSM Genpar Sambas Alamsyah mengungkapkan, aksi unjuk rasa ini bagian tindak lanjut dimana ada beberapa poin yang disampaikan.
“Kami meminta Kemendagri segera mencopot jabatan Pj Bupati Asmawa Tosepu karena perpanjangan Dirut Perumda Tohaga Kabupaten Bogor keliru dan cacat hukum,” kata Sambas.
Pernyataan Pj Bupati menurut Sambas dinilai keliru yang dianggap terburu-buru serta sewenang-wenang yang disampaikan Pada 8 Agustus 2024. Padahal open bidding masih terbuka dan uji kelayakan dan kepatutan berlangsung pada 12 dan 13 Agustus.
“Ini kemudian menjadi kejanggalan yang harus kami sikapi,” tandasnya.
Dia menyayangkan Pj Bupati ketika dalam tahapan seleksi untuk pimpinan Direktur Utama dan Direktur Operasional, namun mengapa Direktur Utama saja yang dipilih.
Kapuspen Kemendagri Aang Witarsa Rofik merespons dengan digelarnya audensi dan menyatakan akan menindaklanjuti permasalahan yang terjadi di Kabupaten Bogor. “Dari audensi tersebut Kemendagri akan menindak lanjuti hingga ke Inspektorat Jenderal agar dilakukan tindakan terhadap PJ Bupati Bogor,” paparnya.
Sebelumnya, Sambas menyebut kinerja Perumda Pasar Tohaga Kabupaten Bogor patut dipertanyakan karena semenjak kepemimpinan Haris Setiawan sebagai Direktur Utama Perumda Pasar Tohaga hingga saat ini belum menunjukan performa dan indikator positif terhadap APBD yang signifikan.
“Jangankan surplus pencapaian, target saja masih belum mampu,” kata Sambas kepada Jurnal Bogor, Rabu (7/8).
Menurut Sambas, pantauan di lapangan secara obyektif masih banyak beberapa pasar tradisional dibawah naungan Perumda Pasar Tohaga yang kondisinya sangat memprihatinkan dan hingga saat ini masih belum ada perubahan signifikan terkesan jalan di tempat dan masih menumpuknya permasalahan lainnya perihal pasar yang tak kunjung selesai.
Salah satu penataan Pasar Tradisional Leuwiliang hingga kini terbilang masih semerawut. Penataan para pedagang di pasar ini menurutnya dari awal hingga terjadinya musibah kebakaran penataan para pedagang tak pernah beres.
“Ditambah tidak adanya fasilitas penghijauan di area Pasar Leuwiliang,” ucapnya.
Dengan begitu, kata Sambas informasi beredar terpilihnya kembali Haris Setiawan yang diperpanjang hingga menduduki jabatan seksi sebagai Direktur Utama BUMD Perumda Pasar Tohaga yang baru seakan menjadi ancaman keberlangsungan BUMD bagi warga masyarakat Kabupaten Bogor khususnya.
Pengangkatan Haris Setiawan yang menduduki Dirut secara parsial tidak dibarengi dengan paket dua direksi lainnya direktur umum dan direktur operasional hal ini telah menimbulkan konflik baru.
“Entah parameternyan apa yang menjadi acuan dasar atau legal standing-nya,” paparnya.
Padahal kata Sambas harus satu paket sebagaimana diatur pada Peraturan Pemerintah No. 54 tahun 2017 tentang BUMD dan Permendagri No 37 tahun 2018 tentang Tatacara pengangkatan dan pemberhentian direksi, dewan pengawas atau komisaris di lingkungan BUMD.
lebih lanjut Sambas mengatakan, pada kontestasi pemilihan jajaran direksi melalui open bidding, ini menjadi tanda tanya besar Haris Setiawan dengan tidak mengikuti tahapan open bidding sebelumnya tiba tiba lulus dan hal yang paling mencengangkan menjadi Dirut Perumda Pasar Tohaga yang baru.
“Dengan menabrak semua regulasi, diduga adanya kepentingan besar dibalik ini,” jelasnya.
Sebagai bentuk protes, LSM Genpar meminta Pj Bupati segera mencabut kembali keputusannya.
(AE)
