jurnalbogor.com – Kasus Demam Berdarah Dengue (DBD) di Kota Bogor melonjak. Berdasarkan data dari Dinas Kesehatan (Dinkes) pada tahun 2024 ada empat anak meninggal dunia.
Wali Kota Bogor, Bima Arya memerintahkan aparatur wilayah, kecamatan, kelurahan, hingga puskesmas memberantas jentik nyamuk. Selain memastikan ketersediaan ruangan di rumah sakit.
“Saya juga mendapati di Instalasi Gawat Darurat (IGD) juga penuh. Ada tren kenaikan pasien anak-anak, terutama pada DBD,” ujar Bima kepada wartawan, Kamis (22/2/2024).
Bima menyebut bahwa sebaran warga yang terkena demam berdarah merata di enam kecamatan. Namun, belum ada laporan khusus terkait wilayah yang mengalami lonjakan paling tinggi.
Meski demikian, dia meminta agar dinas dan wilayah terus memantau perkembangan kasus demam berdarah di Kota Bogor.
Sementara itu, Kepala Dinkes Kota Bogor, Sri Nowo Retno mengatakan, situasi kasus DBD di Kota Bogor pada Januari terdapat 389 kasus dan di bulan Februari tahun 2024 sebanyak 361 kasus, dengan jumlah kematian pada periode Januari sampai dengan Februari 2024 sebanyak empat orang.
Apabila dibandingkan pada tahun 2021 hingga 2023 di Kota Bogor berturut-turut sebanyak 526, 1.531, dan 1.474 dengan angka kematian berturut-turut sebanyak tujuh, sembilan, dan sembilan kasus.
“Angka penderita tertinggi terdapat pada Tahun 2022 dan angka meninggal dunia tertinggi pada tahun 2022 dan 2023. Sedangkan jumlah DBD pada 2023 lebih rendah dibandingkan saat 2022,” katanya.
Dalam upaya pengendalian penyakit demam berdarah, Dinkes Kota Bogor menerbitkan surat edaran kesiapsiagaan peningkatan kasus DBD pada musim penghujan pada 20 Januari 2024.
Ia menyebut bahwa Dinkes juga meningkatkan peran serta masyarakat dalam upaya pengendalian vektor nyamuk sesuai gerakan satu rumah satu jumantik (G1R1J). Selain, melaksanakan kegiatan pemberantasan nyamuk (PSN) sepekan sekali secara mandiri.
“Untuk pengendalian vektor nyamuk aedes aegypti dilakukan secara kimiawi dengan melakukan kegiatan fogging atau menggunakan bakteri pemakan jentik,” katanya.
Selain itu, Dinkes juga melakukan meningkatkan kecepatan diagnosis dengan menggunakan NS-1 yang didistribusikan ke puskesmas.
“Penatalaksanaan penderita secara adekuat di fasilitas layanan kesehatan untuk mencegah kematian. Kemudian melakukan penguatan surveilans untuk mendeteksi mencegah dan mengendalikan demam berdarah,” ucapnya.
Ia menyebut, penerapan PSN pada tujuh tatanan yang meliputi pemukiman, tempat kerja, pengelolaan makanan, sarana kesehatan, lembaga pendidikan, fasilitas umum, dan sarana olahraga mesti diprioritaskan.
(FDY)
