jurnalbogor.com – Menjelang berakhirnya periode jajaran Direksi Perumda Air Minum Tirta Kahuripan Kabupaten Bogor 2021-2026, Bupati Bogor diminta segera menyiapkan proses seleksi direksi baru secara terbuka, profesional dan kompetitif.
Sorotan tersebut disampaikan Ibnu Sakti Mubarok, kader Partai Demokrat Kabupaten Bogor sekaligus Kepala BPOKK DPC Partai Demokrat Kabupaten Bogor.
Menurutnya, Pemerintah Kabupaten Bogor harus menunjukkan keseriusan sejak sekarang. Apalagi Tirta Kahuripan bukan perusahaan kecil. Perumda tersebut mencatat 244.675 sambungan pelanggan per 31 Desember 2025, dengan cakupan pelayanan administratif 12,85 persen dan cakupan teknis 32,11 persen.
Jangan Cari Orang yang Sudah Dikenal, Cari Orang yang Memang Layak
Sakti juga meminta Bupati Bogor tidak menutup ruang bagi kandidat baru dalam proses seleksi direksi.
“Kabupaten Bogor ini penduduknya banyak, wilayahnya luas, profesionalnya juga banyak. Masa untuk mengelola perusahaan sebesar Tirta Kahuripan kita hanya melihat orang-orang yang itu lagi, itu lagi?”
Sakti menegaskan, keterbukaan bukan berarti mengesampingkan orang internal. Sebaliknya, kandidat internal maupun eksternal harus mendapatkan kesempatan berdasarkan kompetensi dan persyaratan yang berlaku.
“Kalau direksi lama memang punya kemampuan dan memenuhi syarat, silakan ikut. Tetapi jangan otomatis merasa kursinya sudah menjadi milik pribadi. Begitu juga kandidat dari luar. Kalau punya kompetensi, punya pengalaman, dan memenuhi syarat, harus diberi kesempatan.”
Menurut Sakti, seleksi direksi Tirta Kahuripan harus mengutamakan kompetensi, integritas, pengalaman dan kemampuan membuat perusahaan semakin profesional.
“Artinya mekanisme seleksi melalui pansel bukan sesuatu yang asing. Tinggal sekarang pemerintah mau serius atau tidak menyiapkan prosesnya secara terbuka.”
Sakti pun melontarkan sindiran: “Jangan sampai panselnya transparan, tetapi kandidatnya sudah seperti daftar menu tetap. Masyarakat akhirnya cuma disuruh memilih, padahal pilihannya sudah disiapkan.”
Ia menegaskan pernyataannya merupakan dorongan agar proses seleksi berlangsung sehat dan kompetitif, bukan tuduhan bahwa hasil seleksi sudah ditentukan.
Bupati Diminta Jangan Menutup Diri
Sakti meminta Bupati Bogor menggunakan kewenangannya untuk memastikan proses pergantian direksi berjalan dengan prinsip tata kelola yang baik.
“Bupati jangan menutup diri. Jangan takut kalau muncul banyak calon. Justru semakin banyak orang kompeten yang mendaftar, semakin sehat prosesnya. Yang harus ditakutkan bukan banyaknya calon, tetapi kalau calon terbaik tidak diberi kesempatan.”
Ia juga meminta pemerintah Kabupaten Bogor menyampaikan secara terbuka persyaratan, tahapan, mekanisme seleksi dan kriteria calon direksi.
“Masyarakat berhak tahu bahwa orang yang mengelola air untuk ratusan ribu pelanggan dipilih melalui proses yang serius. Jangan sampai nanti masyarakat hanya melihat hasil akhirnya tanpa pernah tahu bagaimana prosesnya.”
Menurut Sakti, tantangan Tirta Kahuripan ke depan juga tidak ringan. Perusahaan harus terus memperluas akses layanan, meningkatkan kualitas pelayanan, menjaga efisiensi operasional dan memperkuat kontribusinya kepada daerah. Tirta Kahuripan sendiri menyatakan kinerja tahun buku 2024 memperoleh kategori “Sehat” berdasarkan evaluasi BPKP Jawa Barat.
“Kita tidak sedang mencari orang untuk sekadar mengisi jabatan. Kita sedang mencari orang yang akan mengelola pelayanan air masyarakat. Jadi ukurannya harus jelas: kemampuan dan rekam kerja.”
Sakti kembali mengingatkan Bupati agar jangan sampai proses seleksi baru bergerak ketika masa jabatan sudah berakhir.
“Jangan sampai nanti airnya tetap mengalir, tetapi pemerintahnya baru sibuk mencari siapa yang akan mengendalikan kerannya.”
“Bentuk panselnya, buka seleksinya, beri kesempatan seluas-luasnya. Kalau memang ada putra-putri terbaik Kabupaten Bogor yang mampu mengelola Tirta Kahuripan lebih baik, kenapa harus ditutup pintunya?”
“PDAM adalah milik daerah dan pelayanannya untuk masyarakat. Karena itu, proses memilih direksinya juga harus mencerminkan kepentingan masyarakat, bukan kepentingan kelompok tertentu,” pungkas Sakti.
(yev/cc)
