jurnalbogor.com – Dewan Pengurus Daerah Komite Nasional Pemuda Indonesia (DPD KNPI) Kabupaten Bogor mulai melaksanakan verifikasi Organisasi Kemasyarakatan Pemuda (OKP) sebagai bagian dari persiapan menuju Rapat Pimpinan Paripurna Daerah (RAPIMPURDA) hingga Musyawarah Daerah (MUSDA) ke-XVI DPD KNPI Kabupaten Bogor tahun 2026.
Ketua Tim Verifikasi OKP Tingkat Kabupaten Bogor Tahun 2026, Debbi Puspito, S.H., M.H., menjelaskan bahwa pelaksanaan verifikasi merupakan amanat AD/ART KNPI, khususnya Pasal 10 ayat (2) dan Pasal 18 ayat (3) tentang keanggotaan, serta mengacu pada Permenpora Nomor 6 Tahun 2026 tentang Pelayanan Kepemudaan.
Menurutnya, verifikasi tersebut bertujuan melakukan sinkronisasi dan pemutakhiran data OKP yang berdomisili serta menjalankan aktivitas organisasi di wilayah Kabupaten Bogor.
“Verifikasi ini menjadi bagian penting untuk memastikan data organisasi kepemudaan yang ada di Kabupaten Bogor sesuai dengan kondisi terbaru. Selain itu, hasil verifikasi juga menjadi salah satu prasyarat dalam pelaksanaan RAPIMPURDA menuju MUSDA ke-XVI DPD KNPI Kabupaten Bogor tahun 2026,” jelas Debbi.
Ia menyebutkan, proses verifikasi akan melibatkan 86 OKP yang sebelumnya telah terdaftar dalam Sensus OKP Tahun 2025. Namun, kesempatan juga terbuka bagi OKP baru untuk mendaftarkan diri sesuai dengan data dan persyaratan yang masuk pada tahun 2026.
Adapun sejumlah dokumen yang wajib disiapkan OKP meliputi Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) organisasi, SK Kementerian Hukum dan HAM, SK kepengurusan yang masih berlaku, serta surat keterangan domisili.
Selain itu, organisasi juga diminta melengkapi dokumen pendukung lainnya, seperti NPWP, buku tabungan organisasi, KTP pengurus, Surat Keterangan Terdaftar (SKT) Kesbangpol, dan dokumen administrasi lainnya.
Proses verifikasi dijadwalkan berlangsung mulai 6 hingga 16 November 2026. Sementara pengumuman hasil verifikasi akan disampaikan pada 17, 18, dan 19 November 2026.
Dalam pelaksanaannya, Tim Verifikasi terdiri dari lima orang verifikator, dengan komposisi tiga orang dari unsur pengurus DPD KNPI Kabupaten Bogor dan dua orang dari unsur pengurus DPD KNPI Provinsi Jawa Barat.
Debbi yang juga merupakan Wakil Ketua Bidang Hukum dan HAM DPD KNPI Kabupaten Bogor itu pun berharap seluruh OKP yang berdomisili dan aktif berkegiatan di Kabupaten Bogor dapat segera mengikuti proses verifikasi dengan menyerahkan seluruh dokumen sesuai persyaratan yang telah ditetapkan.
“Kami mengimbau seluruh OKP agar memanfaatkan kesempatan ini dengan baik dan segera melengkapi berkas administrasi. Partisipasi seluruh organisasi sangat penting untuk mewujudkan pendataan keanggotaan KNPI yang tertib, transparan, dan akuntabel,” pungkasnya. (Aga*)
