jurnalbogor.com – Gencarnya pembangunan infrastruktur yang dilakukan di setiap desa, khususnya untuk pembangunan jalan, mulai dari pengaspalan hingga ke betonisasi ada pihak lain yang turut menuai keuntungan. Yaitu, para pengusaha vila yang dikomersilkan yang tidak memiliki perijinan. Berdasarkan penelusuran, vila yang menjamur di setiap desa di Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor peruntukkannya adalah untuk rumah istirahat pemiliknya.
Tetapi seiring waktu, vila-vila milik warga Jakarta itu kini berubah fungsinya menjadi komersil. Untuk harga sewanya di setiap akhir pekan vila yang memiliki dua kamar dan kolam renang ditarif Rp1,5 sampai Rp2 juta untuk satu malamnya.
Adanya akses jalan yang bagus ke setiap pelosok, menjadikan tingkat hunian atau tamu penyewa vila mengalami peningkatan. Keluhan tentang jalan rusak yang kerap disuarakan oleh para tamu yang habis menginap kini berubah menjadi pujian. Hal ini menjadikan suatu kentungan bagi pemilik vila yang dikomersilkan sekalipun mereka sudah melakukan pelanggaran.
Ketua Wargi Puncak, Dede Rakhmat, menyikapi hal tersebut mengatakan, persoalan ini perlu disorot karena banyaknya vila-vila komersial.
“Bagaimana tata kelola hak dan kewajibannya, dengan pembangunan yang masif di setiap desa tentu menguntungkan para pemilik vila yang dikomersilkan, karena jalan-jalan desanya terus direvitalisasi setiap tahunnya, tinggal kewajiban para pemilik vila apakah sudah sesuai terhadap kepatuhan peraturan, apakah sudah memberikan manfaat untuk lingkungan sekitar, hal ini perlu mendapat perhatian karena aturan retribusi pajak untuk vila-vila komersial belum diatur secara spesifik oleh Pemerintah Kabupaten Bogor, ” tandasnya.
Dikatakan warga lainnya, alih fungsi vila yang dikomersilkan perlu mendapatkan legalitas yang jelas.
“Adanya kemajuan di usaha vila itu berdampak terhadap kemajuan perekonomian masyarakat di sekitarnya. Nah terkait melanggar atau tidaknya, pemerintah perlu melakukan penanganan dengan tidak membunuh langkah usaha vilanya. Jadi, ketiga perda itu ditegakkan, harus ada solusi lain yang tidak memutuskan perekonomian mereka, ” pungkas Sutisna, warga Cisarua.
(Dadang Supriatna)
