jurnalbogor.com – Wacana kehadiran trem yang selalu digaungkan oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor dinilai tidak terlalu mendesak oleh DPRD. Selain itu, moda transportasi berbasis rel tersebut tak berpedoman kepada Peraturan Daerah (Perda) Nomor 8 Tahun 2023 tentang Transportasi.
Sekretaris Komisi III DPRD Kota Bogor, Bambang Dwi Wahyono mengatakan bahwa dalam pembahasan Perda tentang Transportasi, Dishub Kota Bogor menyatakan bahwa klausul kehadiran trem harus dipersiapkan secara matang dan berlandaskan dengan kajian yang mendalam.
“Saat pembahasan di Pansus Perda, Dishub mengaku belum siap, tapi kenapa tiba-tiba sekarang sudah ada pembahasan trayek dan kerjasama pengadaan barangnya. Ini kan tidak berpedoman kepada Perda yang sudah ditetapkan, disamping itu juga Perwali belum ada. Jadi apa sebenarnya motif dibalik trem ini,” ucap Bambang kepada wartawan, Selasa (6/2).
Menurut dia, dalam rencana kerja Dishub yang sudah tertuang didalam APBD 2024, tidak terlihat satupun program yang menyebut soal pengadaan trem ataupun kajian mengenai moda transportasi tersebut.
Sehingga, kata dia, pengadaan trem di Kota Bogor jangan terlalu dipaksakan yang dapat menimbulkan problematik, bahkan beban baru bagi Kota Bogor kedepannya.
Komisi III, sambung dia, menilai kinerja Dishub Kota Bogor seperti tidak memiliki arah dan prioritas dalam mengatasi persoalan transportasi di Kota Bogor. Mulai dari program reduksi angkot, rerouting, Biskita dan pemeliharaan sarana dan pra sarana, semuanya tidak konsisten dijalankan oleh Dishub Kota Bogor.
“Kami tidak melihat prioritas program dan arah kebijakan yang serius dari Dishub dan Pemkot Bogor dalam mengatasi persoalan perhubungan. Jadi ini seperti kutu loncat, program yang satu belum selesai, sudah loncat lagi ke yang lain. Kami sangat menyayangkan hal tersebut,” ungkap politisi Partai Demokrat itu.
Bambang menegaskan, Komisi III DPRD Kota Bogor tidak menolak kehadiran trem di Kota Bogor. Hanya saja, sangat disayangkan jika program yang sudah disusun dan sudah berjalan tidak diselesaikan hingga tuntas yang menyebabkan program-program yang sudah ada menjadi terbengkalai.
“Jadi intinya trem ini masih jauh api dari penggorengan. Buat apa fokus kesana, lebih baik selesaikan dulu program yang ada baru menyusun program yang baru,” tegasnya.
Sementara itu, Ketua Komisi III DPRD Kota Bogor, H Zenal Abidin, menyoroti soal tidak terurusnya Terminal Bubulak. Ia menyayangkan Pemkot Bogor tidak menindaklanjuti DED dan FS yang sudah disusun sejak 2021 untuk pengembangan Terminal Bubulak menjadi kawasan TOD.
“Kemarin itu Bubulak saja harus viral dulu baru turun Pemkot. Ini kajian DED dan FS yang sudah ada seharusnya ditindaklanjuti, bukan malah loncat ke program yang belum pasti seperti trem. Kami sangat menyayangkan hal tersebut,” jelas Zenal.
Komisi III merekomendasikan Dishub Kota Bogor agar menentukan program prioritas yang akan dijalankan pada 2024 ini. Nantinya Komisi III DPRD Kota Bogor juga akan menggelar rapat secara rutin dengan Dishub Kota Bogor untuk memantau progres program yang sudah disusun agar kinerja Dishub Kota Bogor tetap on the track.
“Jadi rekomendasi kami Dishub Kota Bogor cukup jalankan saja program yang sudah ada dan sudah berjalan selama ini. Kami di Komisi III DPRD Kota Bogor akan melakukan pengawasan secara rutin terkait capaian kinerja dan program dari Dishub Kota Bogor secara berkala kedepannya,” pungkasnya.
(FDY)
