jurnalbogor.com – Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (Kemendukbangga/BKKBN) bersama DPR RI memperkuat edukasi pembangunan keluarga dan pencegahan stunting melalui sosialisasi Program Bangga Kencana di Desa Kradon Lor, Kecamatan Suruh, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah, Sabtu (17/10/2026).
Kegiatan yang melibatkan masyarakat dan pemangku kepentingan tersebut menjadi bagian dari upaya meningkatkan pemahaman keluarga mengenai perencanaan keluarga, kesehatan ibu dan anak, pemenuhan gizi, serta pentingnya membangun ketahanan keluarga.
Anggota Komisi IX DPR RI, Muhammad Haris, mengatakan keluarga memiliki peran strategis dalam pembangunan bangsa. Karena itu, Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana) tidak sebatas mengatur perencanaan kelahiran, tetapi juga mendorong terwujudnya keluarga yang sehat, sejahtera, dan berkualitas.
Menurut Haris, kesadaran menjaga kesehatan dan kesejahteraan harus dimulai dari lingkungan keluarga dengan memperhatikan kebutuhan seluruh anggota keluarga, mulai dari pasangan suami istri hingga anak-anak.
“Harta kita paling berharga adalah keluarga. Perhatikan istri, suami, dan anak-anak,” ujar Haris.
Ia menjelaskan, Komisi IX DPR RI yang membidangi kesehatan, ketenagakerjaan, dan jaminan sosial memiliki peran dalam mendorong penyampaian program pemerintah kepada masyarakat, termasuk edukasi mengenai pembangunan keluarga dan kesehatan reproduksi.
Haris juga mengingatkan masyarakat untuk memahami konsep empat terlalu atau 4T dalam perencanaan kehamilan, yakni terlalu tua, terlalu muda, terlalu dekat jarak kehamilan, dan terlalu banyak anak.
Pemahaman terhadap empat kondisi tersebut dinilai penting untuk membantu keluarga merencanakan kehamilan secara lebih matang sekaligus mengurangi risiko kesehatan bagi ibu dan anak.
Ia menambahkan, pembangunan keluarga berkualitas membutuhkan keterlibatan masyarakat serta pemahaman mengenai kesiapan menikah, perencanaan kehamilan, dan tanggung jawab dalam pengasuhan anak.
BKKBN Dorong Pencegahan Stunting dari Keluarga
Sementara itu, Ketua Tim Kerja Data dan Informasi BKKBN Provinsi Jawa Tengah, Iwan Dwiantoro, mengapresiasi dukungan Muhammad Haris sebagai mitra kerja DPR RI dalam menyosialisasikan program kependudukan dan pembangunan keluarga.
Menurut Iwan, kolaborasi antara BKKBN dan DPR RI menjadi salah satu cara untuk memperluas jangkauan informasi sehingga program pemerintah dapat dipahami dan diterapkan oleh masyarakat.
Ia menjelaskan, transformasi BKKBN menjadi kementerian semakin memperkuat perhatian terhadap pembangunan keluarga dan kependudukan. Salah satu fokusnya adalah meningkatkan kualitas keluarga melalui edukasi kesehatan, pemenuhan gizi, perencanaan keluarga, dan pencegahan stunting.
Upaya pencegahan stunting, lanjutnya, memerlukan keterlibatan berbagai pihak, mulai dari pemerintah daerah, pemerintah desa, tenaga kesehatan, kader masyarakat, hingga keluarga.
Pencegahan perlu dilakukan sejak dini, bahkan sebelum kehamilan, melalui peningkatan pengetahuan tentang gizi, pemeriksaan kesehatan calon pengantin, pemantauan kesehatan ibu hamil, serta pemenuhan kebutuhan gizi bayi dan balita.
Selain itu, keluarga perlu memahami pentingnya pemberian ASI eksklusif, makanan pendamping ASI (MPASI) sesuai usia dan kebutuhan anak, imunisasi, serta pemantauan pertumbuhan dan perkembangan balita.
Akses terhadap air bersih, sanitasi yang layak, dan penerapan perilaku hidup bersih dan sehat juga menjadi bagian penting dalam mendukung pencegahan stunting.
Iwan menekankan, edukasi tersebut harus disampaikan secara berkelanjutan agar keluarga mampu menerapkan pola pengasuhan dan kebiasaan hidup sehat dalam kehidupan sehari-hari.
Kader Desa Jadi Ujung Tombak Pencegahan Stunting
Dalam pelaksanaannya, Kader Desa Penggerak Keluarga Pencegah Stunting memiliki peran penting untuk menjembatani program pemerintah dengan kebutuhan masyarakat.
Kader diharapkan aktif memberikan edukasi, mendampingi keluarga, memantau pertumbuhan anak, serta berkoordinasi dengan pemerintah desa dan tenaga kesehatan apabila ditemukan kondisi yang membutuhkan penanganan lebih lanjut.
Pendampingan tersebut mencakup penyampaian informasi mengenai pemeriksaan kehamilan, konsumsi makanan bergizi, ASI eksklusif, MPASI, imunisasi, hingga pemantauan tumbuh kembang anak.
Kader juga berperan mengajak masyarakat memanfaatkan pelayanan kesehatan melalui Posyandu serta meningkatkan kesadaran keluarga terhadap pentingnya menjaga kesehatan ibu dan anak.
Di sisi lain, pendataan dan pemantauan keluarga berisiko stunting perlu dilakukan secara berkelanjutan. Data tersebut menjadi dasar bagi pemerintah daerah dan pemerintah desa untuk menentukan sasaran intervensi serta memastikan pelayanan dan bantuan menjangkau keluarga yang membutuhkan.
Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Kabupaten Semarang, Dewanto Leksono WS, turut hadir dalam kegiatan tersebut bersama jajaran BKKBN Provinsi Jawa Tengah.
Melalui sosialisasi Program Bangga Kencana bersama mitra kerja, sinergi antara DPR RI, BKKBN, pemerintah daerah, tenaga kesehatan, kader, dan masyarakat diharapkan semakin kuat.
Kolaborasi tersebut diharapkan mampu meningkatkan kesadaran mengenai perencanaan keluarga, memperkuat ketahanan keluarga, serta mendorong pencegahan stunting secara terarah dan berkelanjutan.
(FDY)
