jurnalbogor.com – Meski hasil rekapitulasi suara tingkat Kabupaten Bogor telah usai, namun meski begitu tidak membuat Bawaslu Kabupaten Bogor untuk tidak melakukan kroscek dari setiap permasalahan yang terjadi saat dilakukan sinkronisasi dan rekapitulasi suara di Hotel Grand Ussu, Jalan raya Puncak, kemarin.
Ketua Bawaslu kabupaten Bogor Ridwan Arifin mengatakan terjadinya persoalan dalam penghitungan suara karena adanya perbedaan saat sinkronisasi rekapitulasi suara yang didominasi oleh suara partai dan suara caleg untuk tingkat kecamatan.
“ Penggelembungan suara terjadi diakibatkan adanya pergeseran suara mulai dari antar partai, antar caleg, hingga pergeseran suara partai ke suara caleg. Beberapa kecamatan yang mengalami pergeseran suara antara lain, Ciseeng, Klapanunggal, Gunungputri, Bojonggede, Jasinga dan Citeureup,” ungkap Ridwan Arifin.
Ridwan mengaku akan menindaklanjuti dugaan tindakan kecurangan dari penggelembungan suara tersebut. Ia menyebut, panitia pemilihan kecamatan (PPK) yang terbukti dengan sengaja menggeser suara dapat dikenakan sanksi baik pidana maupun etik.
“ Yang disampaikan dalam forum itu adanya kesalahan input, salah input inipun harus diperdalam juga, apa karena kelelahan di pleno atau memang ada factor kesengajaan” tandasnya.
Sementara, Ketua KPU Kabupaten Bogor Muhammad Adi Kurnia mengaku akan menunggu rekomendari dari Bawaslu mengenai dugaan adanya penggelembungan suara di beberapa kecamatan yang dilakukan penyelenggaran pemilu.
“ Kami menungu hasil dari Bawaslu, terkait rekan-rekan kita yang diduga melakukan penggelembungan suara,” katanya.
Lebih lanjut Adi mengatakan, KPU Kabupaten Bogor juga akan mengambil tindakan tegas bagi PPK yang terbukti dengan sengaja menggelembungkan suara. Adi menyebut, pleno tingkat kecamatan mereka tidak masalah, memang ada beragam kriteria, salah satu contohnya saat mereka melakukan finalisasi kemudian tiba-tiba hasilnya berubah.
“Kalo memang terbukti, kami akan melakukan pemberhentian tetap terhadap PPK terkait,” tegasnya.
(NN)
