Lahan Sekolah Rakyat Kota Bogor Baru 20,06 Persen, RC Dikebut

  • Whatsapp
Ilustrasi.

jurnalbogor.com – Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor terus mempersiapkan pembangunan proyek Sekolah Rakyat (SR) melalui pematangan lahan seluas 2,5 hektare milik Pemkot Bogor di kawasan Rancamaya, Kecamatan Bogor Selatan. Hingga saat ini, progres pekerjaan pematangan lahan telah mencapai sekitar 20,06 persen.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Bogor, Juniarti Estiningsih, mengatakan pematangan lahan dilakukan sebagai bagian dari persiapan pembangunan SR yang nantinya dikerjakan oleh Kementerian Pekerjaan Umum (PU).

Read More

“Sedang berproses pematangan lahannya. Sampai hari ini sudah 20,06 persen,” kata Juniarti kepada wartawan, Rabu (2/7/2026).

Pekerjaan pematangan lahan tersebut mencakup cut and fill dengan anggaran lebih dari Rp2 miliar. Pemkot Bogor menargetkan pekerjaan dapat rampung tahun ini.

Menurut Juniarti, Surat Perintah Kerja (SPK) ditargetkan terbit pada akhir Oktober. Ia juga memastikan sejauh ini tidak terdapat kendala berarti dalam proses pematangan lahan.

“SPK akhir Oktober, insyaallah selesai tahun ini,” ungkap dia.

Sementara itu, Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Kota Bogor, Atep Budiman, mengatakan Pemkot Bogor saat ini masih melengkapi sejumlah readiness criteria (RC) atau persyaratan kesiapan pembangunan SR.

Menurutnya, seluruh persyaratan tersebut ditargetkan sudah lengkap pada Oktober dan kemudian diserahkan kepada pemerintah pusat.

“Masih progres melengkapi readiness criteria. Sekarang sedang pematangan lahan. Oktober harus lengkap seluruh RC diserahkan ke pusat,” kata Atep.

Atep menjelaskan, pelaksanaan program SR melibatkan pembagian tugas antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat. Pemkot Bogor melalui Dinas PUPR bertanggung jawab terhadap pematangan lahan, sedangkan Dinsos menangani kelengkapan administrasi usulan SR.

Sementara itu, operasional SR nantinya menjadi tanggung jawab Kementerian Sosial (Kemensos), sedangkan pembangunan fisiknya dilaksanakan oleh Kementerian PU.

“Pematangan lahan PUPR, kelengkapan administrasi usulan SR Dinsos, operasional SR Kemensos, pembangunan SR Kementerian PU,” jelasnya.

Lebih lanjit, kata Atep, dengan proses pematangan lahan dan kelengkapan readiness criteria yang terus berjalan, Pemkot Bogor menargetkan seluruh persyaratan dapat diselesaikan sesuai jadwal sehingga pembangunan SR dapat segera dilanjutkan oleh pemerintah pusat.

(FDY)

Related posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *