jurnalbogor.com – Perkumpulan Praktisi Hukum dan Ahli Hukum Indonesia (PETISI AHLI) mendorong agar Soni Sanjaya diberikan ruang hukum yang memadai untuk menyampaikan informasi terkait perkara MBG melalui mekanisme Justice Collaborator (JC).
Presiden PETISI AHLI, Dr. (c) Pitra Romadoni Nasution, SH., MH., menyampaikan bahwa setiap pihak yang mengaku memiliki informasi penting terkait suatu perkara harus diberikan kesempatan untuk menyampaikan keterangannya kepada aparat penegak hukum agar dapat ditindaklanjuti sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
Menurutnya, informasi yang disampaikan Soni Sanjaya berpotensi membuka fakta hukum yang lebih luas dan menjangkau berbagai lingkungan pengambilan kebijakan maupun lingkungan politik nasional, mulai dari Istana hingga Senayan. Karena itu, seluruh informasi tersebut harus dibawa ke jalur hukum dan diberikan ruang melalui mekanisme yang tersedia, termasuk Justice Collaborator.
“Jangan sampai ada fakta yang tidak terungkap apabila terdapat informasi yang relevan bagi penegakan hukum dan telah tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Soni Sanjaya,” ujar Pitra.
PETISI AHLI menegaskan bahwa keterangan Soni Sanjaya dalam BAP berpotensi mengungkap pihak-pihak yang diduga terlibat dalam perkara yang menyeret namanya.
Lebih lanjut, PETISI AHLI meminta aparat penegak hukum untuk tidak melakukan intimidasi terhadap Soni Sanjaya, baik secara verbal maupun nonverbal. Menurut mereka, pengungkapan kasus serta nama-nama yang disebutkan oleh Soni dalam BAP harus ditindaklanjuti melalui proses hukum yang setara dan objektif.
Untuk itu, PETISI AHLI mendesak Kejaksaan Agung agar segera memanggil pihak-pihak yang telah disebutkan oleh Soni Sanjaya dalam BAP guna dilakukan pemeriksaan dan proses hukum lebih lanjut sesuai dengan ketentuan yang berlaku. (rls)
