jurnalbogor.com – Komisi IV DPRD Kota Bogor menggelar rapat kerja dengan Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Bogor dengan agenda pembahasan persiapan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) tingkat SMP se-Kota Bogor, belum lama ini.
Dalam rapat tersebut, Disdik Kota Bogor memberikan penjelasan dan pemaparan terkait perubahan-perubahan yang terjadi pada SPMB 2025. Diantaranya adalah perubahan alokasi kuota penerimaan murid.
Dimana untuk 2025 ini, penerimaan murid baru dibagi menjadi empat jalur. Yakni domisili sebesar 40 persen, afirmasi 25 persen, prestasi 30 persen dan mutasi 5 persen.
Menanggapi perubahan ini, Ketua Komisi IV DPRD Kota Bogor, Ence Setiawan, meminta Disdik Kota Bogor agar mengawal dan memastikan sosialisasi berjalan dengan baik, agar tidak ada lagi pertanyaan-pertanyaan sistem pendaftaran dari orang tua murid dan pihak sekolah memahami perubahan aturan yang ada.
Terutama dengan terbitnya Kepwal 400.3.9.2/122/disdik/2025 maka SPMB harus menganut prinsip objektif, akuntabel, transparan, berkeadilan dan tanpa diskriminasi.
“Jadi memang adanya perubahan ini perlu disosialisasikan agar semua lapisan terinformasikan dan SPMB bisa berjalan lancar,” kata Ence.
Wakil Ketua Komisi IV, Rezky Kartika, menyampaikan bahwa dalam beberapa tahun terakhir, momen penerimaan siswa baru selalu melahirkan konflik dan persoalan. Sehingga untuk tahun ini, Komisi IV DPRD Kota Bogor akan kembali membuka posko pengaduan.
Hal tersebut bertujuan untuk menampung aspirasi dan keluhan orang tua murid yang nantinya akan menjadi dasar bagi Komisi IV DPRD Kota Bogor untuk menindaklanjuti aduan tersebut.
“Jadi kami mengusulkan agar posko aduan dibuka untuk tahun ini. Karena kita tahu banyak pemain dan oknum-oknum jahat yang bermain. Nah kami ingin aduan orang tua murid bisa ditampung agar bisa ditindaklanjuti,” tegas Rezky.
Terakhir, Sekretaris Komisi IV, Juhana, meminta Disdik Kota Bogor agar mempersiapkan server pendaftaran dengan baik. Agar saat pendaftaran dilakukan tidak ada gangguan yang menyebabkan terhambatnya proses pendaftaran.
Sebab, tahun 2025 ini kurang lebih akan ada 16 ribu siswa SD yang akan mendaftar ke 23 SMP Negeri di Kota Bogor yang hanya memiliki daya tampung kurang lebih 6000 kursi.
“Jadi kesiapan server dan kestabilan harus dipastikan agar tidak ada masalah nantinya,” pungkasnya.
(FDY)
