Hampir Sebulan Belum Ada Kejelasan, Warga Desa Cibedug Desak DPMD Kabupaten Bogor Tindak Lanjuti Persoalan BPD

  • Whatsapp

jurnalbogor.com – Warga Desa Cibedug, Kecamatan Ciawi, Kabupaten Bogor, mempertanyakan lambannya tindak lanjut permohonan transparansi dan kejelasan prosedur pengisian Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Pasalnya, hampir satu bulan sejak audiensi resmi dilaksanakan, warga mengaku belum memperoleh jawaban tertulis maupun kejelasan administrasi sebagaimana yang sebelumnya diharapkan.

Perwakilan warga, Idan Risdan, menyampaikan bahwa pihaknya telah menempuh berbagai jalur formal untuk memperoleh kejelasan terkait proses pengisian BPD. Upaya tersebut dimulai sejak pertengahan Oktober melalui penyampaian surat resmi hingga audiensi langsung di Kantor Kecamatan Ciawi pada 19 Oktober 2026.

Read More

Namun, hingga saat ini, warga menilai belum ada perkembangan konkret terkait permintaan tanggapan tertulis dan keterbukaan dokumen administrasi. Bahkan, dalam proses koordinasi, warga mengaku kerap mendapatkan informasi mengenai penundaan serta ketidakjelasan kewenangan antarinstansi.

“Pertanyaannya sederhana, mengapa meminta transparansi dan kejelasan prosedur pengisian BPD di tingkat desa harus melalui proses yang sedemikian rumit dan memakan waktu sejauh ini?” ujar Idan.

Menurutnya, apabila seluruh tahapan administrasi dan proses penjaringan telah dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku, seharusnya tidak ada alasan untuk menutup akses informasi yang memang menjadi bagian dari kepentingan publik.

Sorotan warga juga tertuju pada lambannya tindak lanjut di tingkat kecamatan. Berdasarkan komunikasi koordinasi yang dilakukan, pihak Kecamatan Ciawi disebut menyampaikan bahwa berkas terkait belum diteruskan kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Bogor karena masih menangani berkas dari desa-desa lainnya.

Kondisi tersebut menimbulkan kekecewaan sekaligus kekhawatiran masyarakat terhadap transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan desa. Warga berharap persoalan ini tidak terus berlarut-larut tanpa kepastian penyelesaian.

“Demokrasi desa tidak boleh mati karena kelambanan administrasi. Mari terus kita kawal bersama,” tegasnya.

Atas dasar itu, masyarakat Desa Cibedug mendesak DPMD Kabupaten Bogor dan Bupati Bogor agar segera memberikan penjelasan serta mengambil langkah konkret terhadap persoalan tersebut.

Warga berharap pemerintah daerah dapat memastikan proses pengisian BPD berjalan sesuai ketentuan, transparan, dan akuntabel. Bagi masyarakat, keterbukaan informasi bukan sekadar tuntutan, melainkan bagian penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang demokratis dan bertanggung jawab.

(ocha/cc)

Related posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *