jurnalbogor.com – Pembangunan keluarga berkualitas menjadi salah satu kunci dalam mencetak sumber daya manusia unggul. Karena itu, Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana) perlu diperkuat agar tidak hanya berorientasi pada pengendalian penduduk, tetapi juga menyentuh aspek kesehatan, ketahanan keluarga, hingga kualitas generasi penerus.
Anggota Komisi IX DPR RI, drh. H. Achmad Ru’yat, M.Si., menegaskan hal tersebut saat menghadiri Sosialisasi Program Bangga Kencana Bersama Mitra Kerja yang digelar Kemendukbangga/BKKBN bersama DPR RI di Gedung PGRI Cabang Rancabungur, Kabupaten Bogor, Jumat (30/10/2026).
Menurut Achmad Ru’yat, paradigma pembangunan keluarga harus diperluas. Program Bangga Kencana memiliki tanggung jawab besar dalam menyiapkan keluarga yang sehat, tangguh, dan mampu melahirkan generasi berkualitas.
“Program Bangga Kencana bukan hanya berbicara mengenai pengendalian penduduk semata, namun lebih luas lagi mengenai pembangunan keluarga yang berkualitas, peningkatan kesehatan keluarga, pembinaan ketahanan keluarga, serta upaya menciptakan generasi yang sehat, cerdas, dan berdaya saing,” ujarnya.
Ia menilai, keluarga merupakan lingkungan pertama sekaligus fondasi utama dalam membentuk kualitas manusia. Kekuatan sebuah bangsa, kata dia, tidak terlepas dari bagaimana keluarga menjalankan peran dalam mendidik, menjaga kesehatan, serta membangun karakter generasi muda.
Atas dasar itu, pelaksanaan Bangga Kencana membutuhkan dukungan lintas sektor. Pemerintah, BKKBN, mitra kerja, tokoh masyarakat, akademisi, hingga elemen masyarakat harus bergerak bersama agar program tersebut tidak berhenti pada kegiatan sosialisasi, tetapi benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
“Kita semua memahami bahwa keluarga merupakan fondasi utama dalam pembangunan bangsa. Keluarga yang kuat akan melahirkan sumber daya manusia yang unggul,” katanya.
Achmad Ru’yat juga mengingatkan bahwa tantangan pembangunan keluarga saat ini semakin beragam. Persoalan kesehatan reproduksi, stunting, ketahanan keluarga, hingga peningkatan kualitas generasi muda membutuhkan penanganan yang terencana dan berkesinambungan.
Menurutnya, persoalan tersebut tidak bisa diselesaikan oleh satu institusi saja. Diperlukan pendekatan terpadu serta kolaborasi antarpemangku kepentingan agar setiap kebijakan dan program dapat menjangkau kelompok masyarakat yang membutuhkan.
Ia berharap forum sosialisasi tersebut menjadi ruang untuk memperkuat koordinasi sekaligus menghimpun berbagai masukan dari masyarakat.
“Saya berharap melalui kegiatan sosialisasi teknis ini dapat lahir berbagai masukan, gagasan, serta langkah-langkah strategis yang dapat memperkuat implementasi Program Bangga Kencana agar semakin efektif dan tepat sasaran,” ungkapnya.
Ia pun mendorong seluruh peserta untuk memanfaatkan kegiatan tersebut sebagai ruang diskusi dan pertukaran pengalaman, sehingga pemahaman mengenai pembangunan keluarga semakin luas dan dapat diterapkan di lingkungan masing-masing.
Pencegahan Stunting Harus Dimulai Sejak Dini
Sementara itu, Pranata Humas Ahli Muda Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Barat, Roy Primera, memaparkan bahwa upaya pembangunan keluarga juga berkaitan erat dengan pencegahan dan penanganan stunting.
Ia menjelaskan, Kemendukbangga/BKKBN memiliki tugas membantu Presiden dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kependudukan dan pembangunan keluarga, termasuk pengendalian penduduk serta penyelenggaraan keluarga berencana.
Dalam konteks Kabupaten Bogor, pencegahan stunting membutuhkan keterlibatan banyak pihak. Mulai dari pemerintah daerah, pemerintah desa, tenaga kesehatan, kader masyarakat, keluarga, hingga berbagai pemangku kepentingan lainnya.
Sasarannya bukan hanya meningkatkan pengetahuan masyarakat, tetapi juga memperkuat kualitas kesehatan dan pemenuhan gizi, terutama bagi ibu hamil, ibu menyusui, bayi, balita, serta keluarga yang memiliki risiko stunting.
Roy menekankan, pencegahan stunting tidak boleh dilakukan ketika anak sudah menunjukkan gangguan pertumbuhan. Intervensi harus dimulai jauh lebih awal, yakni sejak masa remaja, calon pengantin, kehamilan, persalinan, hingga periode pertumbuhan anak.
Langkah tersebut mencakup edukasi pemenuhan gizi, pemeriksaan kesehatan ibu dan anak, pemantauan tumbuh kembang balita, pemberian ASI dan makanan pendamping ASI sesuai kebutuhan, imunisasi, serta peningkatan akses terhadap air bersih dan sanitasi layak.
Dalam pelaksanaannya, Posyandu dan kader desa menjadi ujung tombak yang berhadapan langsung dengan masyarakat. Keduanya memiliki peran penting dalam memastikan keluarga mendapatkan informasi dan pelayanan kesehatan yang dibutuhkan.
“Kader membantu melakukan edukasi kepada keluarga, mengajak masyarakat mengikuti pelayanan kesehatan, memantau pertumbuhan balita, serta menyampaikan informasi apabila ditemukan anak atau keluarga yang membutuhkan tindak lanjut dari tenaga kesehatan,” jelas Roy.
Selain pelayanan kesehatan, ia menilai ketepatan pendataan keluarga berisiko stunting juga menjadi faktor penting. Data yang akurat dan diperbarui secara berkala dapat menjadi landasan bagi pemerintah desa maupun pemerintah daerah dalam menentukan sasaran intervensi.
Dengan begitu, alokasi program, bantuan, dan pelayanan kesehatan dapat diarahkan kepada keluarga yang benar-benar membutuhkan, sehingga upaya pencegahan stunting lebih efektif dan tepat sasaran.
Kader Desa Jadi Ujung Tombak Pencegahan Stunting
Senada, perwakilan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bogor, Munandar Ahmad, menyoroti pentingnya keterlibatan masyarakat dalam menekan risiko stunting.
Ia menyebut Kader Desa Penggerak Keluarga Pencegah Stunting memiliki posisi strategis sebagai penghubung antara program pemerintah dengan keluarga di lingkungan masyarakat.
Keberadaan kader dinilai penting untuk memperluas edukasi, meningkatkan kesadaran keluarga, sekaligus mendorong penerapan pola hidup sehat dan pemenuhan gizi yang tepat bagi ibu dan anak.
“Kader Desa Penggerak Keluarga Pencegah Stunting merupakan unsur masyarakat yang memiliki peran penting dalam membantu pemerintah desa dan tenaga kesehatan meningkatkan kesadaran keluarga mengenai pencegahan stunting,” ungkap Munandar.
Menurutnya, keberhasilan program pencegahan stunting tidak cukup hanya mengandalkan kebijakan pemerintah. Kesadaran dan perubahan perilaku di tingkat keluarga juga menjadi faktor penentu.
Karena itu, kader didorong aktif mendampingi masyarakat, mulai dari memberikan pemahaman mengenai pentingnya pemeriksaan kehamilan, konsumsi makanan bergizi, pemberian ASI eksklusif, makanan pendamping ASI, imunisasi, hingga pemantauan pertumbuhan dan perkembangan anak.
Edukasi juga perlu menyasar kelompok remaja dan calon pengantin sebagai bagian dari upaya pencegahan sejak dini. Dengan persiapan kesehatan yang baik sebelum kehamilan, risiko gangguan pertumbuhan pada anak diharapkan dapat ditekan.
Di samping pemenuhan gizi dan pelayanan kesehatan, penerapan sanitasi yang baik serta perilaku hidup bersih dan sehat juga harus menjadi perhatian keluarga.
Melalui sosialisasi Program Bangga Kencana Bersama Mitra Kerja ini, sinergi antara DPR RI, Kemendukbangga/BKKBN, pemerintah daerah, tenaga kesehatan, serta kader masyarakat diharapkan semakin solid.
Kolaborasi tersebut menjadi modal penting untuk memperkuat pembangunan keluarga sekaligus mempercepat pencegahan stunting di Kabupaten Bogor.
Dengan pendekatan yang terintegrasi dan berkelanjutan, Program Bangga Kencana diharapkan tidak sekadar menjadi program kependudukan, tetapi mampu menghadirkan keluarga yang sehat, tangguh, dan berkualitas sebagai fondasi lahirnya generasi masa depan yang unggul.
(FDY)
