jurnalbogor.com – Polemik program Buy The Service (BTS) Biskita di Kota Bogor masih terus bergulir. Wali Kota Bogor terpilih, Dedie A Rachim berjanji akan kembali menghidupkan Biskita di ‘Kota Hujan’.
Dedie mengatakan bahwa Biskita merupakan program prioritas utama. Iapun menekankan bahwa kejelasan skema pembiayaan subsidi adalah kunci untuk memastikan layanan transportasi publik berjalan secara optimal.
Menurut dia, pihaknya telah berdiskusi dengan Gubernur Jawa Barat mengenai kemungkinan alokasi dana option dari Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) untuk mendukung subsidi layanan ini.
“Sesuai ketentuan dan arahan dari Gubernur, dana option PKB memang ditujukan untuk peningkatan pelayanan transportasi publik. Secara teknis, hal ini memungkinkan untuk digunakan dalam pembiayaan subsidi melalui APBD,” ungkapnya, Minggu (9/2/2025).
Kata dia, saat ini proses pematangan teknis dan administrasi sedang berlangsung. Tahapan finalisasi sedang ditangani oleh bagian hukum, dan apabila semua berjalan lancar, proses lelang untuk pengadaan teknologi informasi serta pengawasan subsidi akan segera dimulai.
Disinggung mengenai nasib sopir Biskita Transpakuan yang sebelumnya diberhentikan, Dedie mengaku belum memiliki informasi detail. Tetapi, ia memastikan bahwa operasional layanan tersebut akan kembali berjalan.
“Intinya, insyaallah kita operasionalkan kembali,” tandasnya.
Sebelumnya, Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Bogor, Marse Hendra Saputra mengatakan bahwa lelang Biskita akan dilakukan setelah regulasi ditandatangani oleh PJ Wali Kota dan review KAK dan HPS diselesaikan Inspektorat.
“Jadi Bagian Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) akan melelangkan Biskita setelah review selesai. Saat ini, regulasi sudah dirampungkan oleh Bagian Hukum,” ujar Marse.
Marse mengatakan bahwa pembayaran program BTS Biskita akan menggunakan skema LS (langsung). Sedangkan untuk pendapatan nantinya akan dikerjasamakan dengan empat bank, yakni BNI, BCA, Mandiri, dan BRI.
“Penumpang akan membayar menggunakan uang elektronik. Nantinya setelah masuk ke bank penyedia kartu elektronik, kemudian akan diteruskan ke bank penampung kas daerah. Dalam hal ini adalah BJB,” ucapnya.
Atas dasar itu, sambung dia, Pemkot Bogor akan mendorong BJB untuk merampungkan kerjasama dengan empat bank penyedia kartu.
Disinggung mengenai kerjasama antara operator Biskita dengan Perumda Transportasi Pakuan (PTP). Marse mengaku belum dapat memastikan seperti apa skemanya.
“Kami tetap berharap bisa dikerjasamakan dengan PTP. Tapi bentuknya seperti apa tergantung pemenang tender,” jelasnya.
Lebih lanjut, kata Marse, Pemkot Bogor sendiri menargetkan agar seluruh persyaratan dapat rampung pada pekan depan, sehingga dapat segera dilelangkan.
“Kami berharap di akhir Februari, Biskita sudah dapat kembali mengaspal,” pungkasnya.
(FDY)
