jurnalbogor.com – Di tengah hiruk-pikuk kebijakan pemerintah yang ambisius, Program Makan Bergizi Gratis (MBG) lahir sebagai janji manis untuk memerangi terjadinya stunting terutama bagi anak – anak sekolah.
Pemerhati kebijakan publik Fikri Muhammad menerangkan, program MBG diluncurkan pada awal 2025 di bawah pengelolaan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), program tersebut menargetkan jutaan siswa dengan nominal anggaran raksasa hingga tahun 2026 ini telah mencapai Rp 335 triliun.
Lulusan Fakultas Ekonomi Universitas Pakuan Bogor, Fikri memaparkan, program yang digadang-gadang sebagai investasi sumber daya manusia ini malah dipenuhi kekurangan, diketahui dibeberapa wilayah seperti di Kabupaten Bogor pengelolaan dapur MBG sepertinya menu yang tak sesuai standar gizi seimbang, pelanggaran prinsip Isi Piringku.
“Pengelolaan kualitas bahan baku dan masakan yang sering kali tak layak konsumsi,” papar Fikri kepada Jurnal Bogor, Jumat (6/2/2026).
Ini bukan sekadar kritik akademis, tapi keresahan nyata dari orang tua siswa yang setiap harinya menyaksikan anaknya menerima MBG.
“Sering kali ditemukan, program MBG dengan penyajian menu yang kurang seimbang, sepertinya kami ingin bertanya pada ahli gizi,” bebernya.
Riak riak serta keresahan orang tua siswa semakin membara ketika melihat menu yang disajikan. Prinsip Isi Piringku, yang menekankan keseimbangan dengan 1/3 sayuran, 1/3 karbohidrat, 1/6 buah, dan 1/6 protein, sering kali diabaikan.
Secara keseluruhan, menurutnya, meski program MBG memiliki niat baik, namun kekurangan dalam pengelolaan oleh SPPG tentu saja menunjukkan perlunya adanya reformasi mendalam.
Dengan perbaikan yang tepat, lanjut Fikri, bisa menjadi tonggak penting dalam peningkatan gizi nasional.
“Menjadi tonggak pentingnya evaluasi, bukan sekadar distribusi makanan yang kurang berkualitas saja,” tukasnya.
Penulis: Arip Ekon
