Jurnal Bogor – Arab Saudi sedang bersiap untuk membuka toko alkohol pertamanya di ibu kota Riyadh yang hanya akan melayani diplomat non-Muslim. Nantinya, pelanggan harus mendaftar melalui aplikasi seluler, mendapatkan kode izin dari kementerian luar negeri, dan mematuhi kuota bulanan dalam pembelian mereka, kata dokumen tersebut, yang dilihat oleh Reuters.
Langkah ini menjadi tonggak sejarah dalam upaya kerajaan Arab Saudi, yang dipimpin oleh Putra Mahkota Saudi Mohammed bin Salman, untuk membuka negara Muslim ultra-konservatif tersebut untuk pariwisata dan bisnis karena meminum alkohol dilarang dalam Islam.
Hal ini juga merupakan bagian dari rencana yang lebih luas dikenal sebagai Visi 2030 untuk membangun perekonomian pasca-minyak.
Dalam dokumen tersebut disebutkan, toko baru tersebut terletak di Kawasan Diplomatik Riyadh, sebuah lingkungan tempat tinggal kedutaan dan diplomat, dan akan “dibatasi secara ketat” untuk non-Muslim.
Tidak jelas apakah ekspatriat non-Muslim lainnya akan memiliki akses ke toko tersebut. Jutaan ekspatriat tinggal di Arab Saudi namun kebanyakan dari mereka adalah pekerja Muslim dari Asia dan Mesir.
Sebuah sumber yang mengetahui rencana tersebut mengatakan, toko tersebut diperkirakan akan dibuka dalam beberapa minggu mendatang. Arab Saudi memiliki undang-undang ketat yang melarang meminum alkohol yang dapat dihukum dengan ratusan cambukan, deportasi, denda, atau penjara dan ekspatriat juga menghadapi deportasi.
Sebagai bagian dari reformasi, hukuman cambuk telah banyak digantikan dengan hukuman penjara.
Alkohol hanya tersedia melalui surat diplomatik atau di pasar gelap. Pemerintah pada hari Rabu mengkonfirmasi laporan di media bahwa mereka memberlakukan pembatasan baru terhadap impor alkohol dalam pengiriman diplomatik.
Pusat Komunikasi Internasional (CIC) mengatakan peraturan baru tersebut diberlakukan untuk melawan perdagangan gelap barang dan produk beralkohol yang diterima oleh misi diplomatik. “Proses baru ini akan terus memberikan dan memastikan bahwa semua diplomat kedutaan non-Muslim memiliki akses terhadap produk-produk ini dalam kuota tertentu,” ungkap CIC.
Pernyataan tersebut tidak membahas rencana penyimpanan minuman beralkohol namun mengatakan bahwa kerangka kerja baru tersebut menghormati konvensi diplomatik internasional.
Arab Saudi, yang relatif tertutup selama beberapa dekade, dalam beberapa tahun terakhir telah melonggarkan aturan sosial yang ketat.
Di antaranya seperti memisahkan laki-laki dan perempuan di tempat umum dan mewajibkan perempuan mengenakan jubah hitam atau abaya.Genggaman kekuasaan Pangeran Mohammed bin Salman juga disertai dengan perubahan-perubahan yang mencakup pembukaan negara untuk pariwisata non-religius, konser dan mengizinkan perempuan mengemudi, serta tindakan keras terhadap perbedaan pendapat dan saingan politik.
Visi 2030 juga mencakup pengembangan industri lokal dan pusat logistik, serta bertujuan untuk menambah ratusan ribu lapangan kerja bagi warga negara Saudi.
(DR)
