jurnalbogor.com – Balai Taman Nasional Gunung Halimun Salak (TNGHS) bersama Direktorat Pemanfaatan Jasa Lingkungan Kementerian Kehutanan, Yayasan Gunung Parama Indonesia (YGI), Asosiasi Pemandu Gunung Indonesia (APGI), CV Siliwangi Adventure, Pemerintah Desa Tamansari, kelompok masyarakat, serta berbagai pemangku kepentingan lainnya mendeklarasikan komitmen kolaboratif untuk pengembangan Jalur Ajisaka sebagai jalur pendakian berstandar nasional.
Deklarasi yang berlangsung di Pintu Pendakian Ajisaka, Resor Pengelolaan Taman Nasional Wilayah (RPTNW) Gunung Salak I, Seksi Pengelolaan Taman Nasional Wilayah (SPTNW) II Bogor, Selasa (23/6/2026), menjadi langkah awal dalam menghimpun dukungan multipihak guna mewujudkan jalur pendakian yang aman, lestari, transparan, inklusif, dan dikelola secara profesional.
Kegiatan tersebut juga menjadi bagian dari rangkaian Program Bedah Gunung yang diinisiasi Direktorat Pemanfaatan Jasa Lingkungan Kementerian Kehutanan. Program ini bertujuan meningkatkan kualitas tata kelola wisata pendakian alam di kawasan konservasi melalui penerapan standar pengelolaan, peningkatan keselamatan pendaki, penguatan kapasitas sumber daya manusia, penyediaan sarana dan prasarana, serta pemberdayaan masyarakat sekitar kawasan.
Deklarasi ditandatangani oleh Kepala Balai TNGHS, Ketua Yayasan Gunung Parama Indonesia, Ketua Asosiasi Pemandu Gunung Indonesia, dan Direktur CV Siliwangi Adventure. Penandatanganan tersebut disaksikan langsung oleh Kepala Subdirektorat Pemanfaatan Jasa Lingkungan Wisata Alam Direktorat Pemanfaatan Jasa Lingkungan Kementerian Kehutanan.
Melalui deklarasi tersebut, seluruh pihak berkomitmen mendukung pengembangan Jalur Ajisaka melalui penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP), penguatan kelembagaan, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, audit dan penataan jalur pendakian, penerapan digitalisasi layanan, serta pelaksanaan monitoring dan evaluasi secara berkelanjutan.
Sebagai tindak lanjut, akan dilakukan audit Jalur Ajisaka berdasarkan Standar Nasional Indonesia (SNI) 8748:2019 tentang Pengelolaan Pendakian Gunung (PPG). Audit tersebut dilaksanakan secara kolaboratif oleh Direktorat Pemanfaatan Jasa Lingkungan Kementerian Kehutanan, Balai TNGHS, Yayasan Gunung Parama Indonesia, APGI, CV Siliwangi Adventure, dan para pemangku kepentingan lainnya.
Hasil audit nantinya menjadi dasar penyusunan rencana perbaikan dan pengembangan Jalur Ajisaka, termasuk penataan jalur, peningkatan aspek keselamatan, pembangunan sarana dan prasarana pendakian seperti gapura, pos tiket, shelter, toilet, serta pusat informasi. Selain itu, sistem digitalisasi juga akan diterapkan untuk mendukung pelayanan dan pemantauan aktivitas pendakian.
Kepala Subdirektorat Pemanfaatan Jasa Lingkungan Wisata Alam Direktorat Pemanfaatan Jasa Lingkungan Kementerian Kehutanan, Johan Setiawan, mengatakan pihaknya mendukung penuh upaya Balai TNGHS dalam meningkatkan kualitas tata kelola wisata pendakian melalui Program Bedah Gunung.
“Program Bedah Gunung bertujuan mendorong peningkatan kualitas pengelolaan wisata pendakian melalui penerapan standar, penguatan kapasitas pengelola, peningkatan keselamatan, dan pelibatan berbagai pemangku kepentingan. Kami mendukung upaya Balai TNGHS dalam mengembangkan Jalur Ajisaka menjadi jalur pendakian yang aman, berkualitas, berstandar nasional, dan tetap menjaga fungsi konservasi kawasan,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala Balai TNGHS, Didid Sulastiyo, menegaskan bahwa deklarasi tersebut menjadi momentum penting untuk memperkuat sinergi berbagai pihak dalam meningkatkan kualitas pengelolaan wisata pendakian di kawasan konservasi.
“Taman Nasional Gunung Halimun Salak memiliki fungsi utama sebagai kawasan konservasi. Karena itu, pengembangan wisata pendakian harus mampu menghadirkan pengalaman berwisata yang aman dan berkualitas tanpa mengurangi fungsi perlindungan kawasan. Melalui deklarasi ini, kami ingin memperkuat kolaborasi para pihak untuk mewujudkan tata kelola pendakian yang profesional, berstandar nasional, dan berkelanjutan,” pungkasnya. (Aga*)
