jurnalbogor.com – Partai Golkar rupanya menjadi magnet tersendiri dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kota Bogor. Hal itu terlihat dari adanya tiga bakal calon wali kota yang mengklaim akan mendapat dukungan dari partai berlambang pohon beringin itu.
Ketiganya adalah Sendi Fardiansyah, dokter Raendi Rayendra, dan Aji Jaya Bintara yang sama-sama meyakini akan mendapat rekomendasi Golkar.
Padahal, Golkar sendiri digadang-gadang akan memajukan Rusli Prihatevy, ‘sang nahkoda’ yang sukses membawa Golkar meraih tujuh kursi dalam Pemilihan Legislatif (Pileg) 2024.
Diketahui, Sendi saat ini baru mengantungi surat tugas dari dua partai, yakni NasDem (4 kursi) dan PSI (satu kursi). Sebelumnya, Sendi juga sempat mendaftar sebagai kader Gerindra Kota Bogor.
Sementara dokter Rayendra mengantungi dua surat tugas dari PKB (4 kursi) dan PPP (3 kursi). Sedangkan PDI Perjuangan dikabarkan telah menarik dukungan lantaran Rayendra juga mempunyai Kartu Tanda Anggota (KTA) Golkar dan PDI Perjuangan.
Kemudian Aji Jaya Bintara hingga kini belum mengantungi satupun surat tugas dari partai politik. Padahal, sebelumnya ia mengaku sebagai orang dekat Prabowo Subianto.
Namun, kenyataannya surat tugas Gerindra malah jatuh ke tangan Dedie A Rachim sebagai bakal calon wali kota dan Jenal Mutaqin sebagai bakal calon wakil wali kota.
Menanggapi klaim-klaim dari ketiga figur tersebut, Sekretaris DPD Golkar Kota Bogor, Mohamad alexsander mengatakan bahwa Golkar sangat bahagia lantaran partainya mempunyai pesona tersendiri jelang pilkada.
Padahal, kata dia, kesuksesan Golkar dalam pileg 2024 tak terlepas dari kerja keras pengurus, calon legislatif, dan kader.
“Kami senang karena semuanya ‘tiba-tiba Golkar’. Tapi perlu diingat kesuksesan Golkar melewati proses panjang. Bukan saja materil, moril, dan tanggungjawab. Namun, soal waktu,” ucapnya, Rabu (22/8/2024).
Sehingga, kata Alexsander, alangkah baiknya bila ketiga bakal calon wali kota tersebut sebaiknya berproses dahulu di Partai Golkar.
“Baiknya harus banyak belajar dahulu berpolitik di Kota Hujan,” tegasnya.
Menurut dia, proses pilkada merujuk pada mekanisme, dan terdapat surat perintah (Sprin) dari Ketua Umum Partai Golkar.
“Selain itu harus bisa mensukseskan pileg dan pilpres. Itulah pintu masuk calon kepala daerah,” tegasnya.
Selain itu, harus juga melaksanakan survei parsial yang ditunjuk oleh DPP Partai Golkar. Kemudian juga mesti membangun komunikasi dan koalisi.
“Itu semua karena Golkar tak bisa bertarung sendiri,” tandasnya.
(FDY)
