jurnalbogor.com – Bukan hanya pedagang Rest Area Gunung Mas, Relawan Perjuangan Demokrasi (Repdem) juga tolak Puncak Fest di Hotel wilayah Kecamatan Megamendung, yang akan diadakan pada 30 dan 31 Desember mendatang.
Ketua Dewan Pimpinan Nasional (DPN) Repdem Dody Achdi Suhanda menegaskan, bahwa adanya Puncak Fest yang disupport oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Kabupaten Bogor
“Parah gimana ini yang buat kebijakan Kabupaten Bogor, masa acara Puncak Fest yang diadakan jelang pergantian tahun itu di hotel bukan di Rest Area Puncak yang juga bisa sebagai sarana edukasi masyarakat untuk lebih memperkenalkan pusat UMKM para pedagang Puncak yang direlokasi. Ini pola kebijakan Pemkab Bogor yang memalukan,” tegas Dody.
Dody mengatakan, bahwa patut diduga “ada udang dibalik batu” atas penunjukan lokasi di hotel untuk kegiatan tersebut.
“Kalau mau naikan wisata dan UMKM sudah ada lokasi milik Kabupaten Bogor dari pusat, ini kok malah pilih yang keluarkan anggaran. Mau tanya? Diduga apa cari fee kalau di hotel?,” kata Dody.
Ia menjelaskan, bahwa kebijakan atas andilnya Disbudpar Kabupaten Bogor untuk Puncak Fest di hotel tersebut preseden buruk pimpinan Pemkab Bogor.
“Pj Bupati sama Sekda otaknya dimana? Kalian kan cuma sebentar, tolonglah buat kebijakan membela masyarakat Kabupaten Bogor terutama UMKM yang ada di Puncak,” ujarnya.
Sebelumnya, Pedagang Rest Area Gunung Mas Irni mengungkapkan, bahwa pihaknya tidak sepakat atas adanya kebijakan Puncak Fest dilaksanakan di Hotel Mars.
“Kurang tepat dan kurang bijak, soalnya untuk apa dibuat rest area yang dulu katanya akan dibuat acara biar ramai pengunjung. Faktanya sekarang malah dibuat acara di tempat lain, bagaimana nasib pedagang-pedagang yang ada di Rest Area Gunung Mas dengan kondisi perubahan ekonomi belum signifikan, ditambah tidak ada perhatian khusus dari Pemkab Bogor untuk meramaikan di sini,” ungkap Irni.
Lebih lanjut Irni memaparkan, bahwa Pemkab Bogor terkesan tidak mendukung terhadap kelangsungan hidup para pedagang di Rest Area Gunung Mas.
“Mestinya sebelum relokasi dulu, majukan dulu ekonomi di rest area, maka penggusuran tidak akan ada masalah besar. Bukan, menggusur baru kami merangkak memulihkan ekonomi, sementara kebutuhan ekonomi terdesak (perut dan biaya pendidikan) sesuatu yang tidak bisa di tunda,” tandas Irni. (Ando)
