jurnalbogor.com – Pemimpin memiliki peran startegis dalam pembangunan pertanian sehingga tatakelolanya dibutuhkan pemimpin yang memiliki global mindset. Hal itu diungkapkan Deputi Bidang Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi LAN RI, Dr. Basseng M.Ed pada acara Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II Angkatan X Kementerian Pertanian di BBPMKP, Selasa (14/5/2024).
“Karena pemimpin itu yang menentukan arah. Mereka (para peserta) akan dibekali pengembangan kompetensi dalam dua bidang kompetensi, pertama tatakelola dan kedua kepemimpinan,” ujar Basseng.
Menurutnya, aspek lain yang ingin dibangun dalam penyelenggaraan pelatihan adalah para peserta yang akan menjadi pemimpin ini bisa memiliki global maindset, bukan keindonesiaan atau sektornya saja.
“Tapi bisa melihat negara-negara yang terbukti mumpuni bidang pertanian. Mereka bisa adopsi dilihat aplikasinya bisa diterapkan atau bagaimana di kita (Indonesia) sehingga nantinya bisa membuat strategi transpormasi tatakelola pembangunan pertanian,” jelas Basseng.
Dari pelatihan ini kata dia, diharapkan lahir pemimpin eselon 2 yang bisa membawa perubahan sesuai unit kerja. Bahkan sekarang di era teknologi informasi era 4.0 dan AI (artificial intelligence atau kecerdasan buatan) tak bisa hindari.
“Para peserta harus bisa memanfaatkan teknologi seperti AI itu dalam memperbaiki tatakelola pertanian sehingga bisa terjadi efiesensi, efektivitas, kecepatan dalam pelayanan yang diharapkan saling kontribusi hingga terjadi perubahan tatakelola pertanian, ujung-ujungnya untuk produksi pertanian,” jelasnya.
Menurutnya, setiap tatakelola selalu ada peluang untuk meningkatkan produktivitas seperti yang sedang digarap dalam kepelatihan kepemimpinan, peserta bisa melihat peluang itu dan bisa memanfaatkan teknologi seperti AI.
“Setia peserta akan membuat proyek perubahan, bukan sekedar peningkatan pengetahuan atau arah kognitif saja, tetapi action learning denga cara bekerja, bukan hanya mendengar ceramah. Akan melakukan proyek perubahan di instansinya masing-masing,” ungkap Basseng.
Dari proyek perubahan ini secara kumulatif kata dia dapat memperbaiki tatakelola pertanian, dan peserta dari berbagai kementerian dan lembaga (KL) diperlukan untuk bersinergi.
“KL ada kelautan perikanan, badan pangan dan lainnya. Tentu setiap perubahan perlu dikawal, makan ada Polri dari sektor pertanian bisa bersinergi, perlu kolaborasi. Tentu tidak bisa dikerjakakan Kementan saja, perlu sinergi kelasnya perlu heterogen seperti ini,” jelasnya.
Kepala Pusat Pelatihan Pertanian Dr. Muhammad Amin, M.Si menyebutkan, Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II Angkatan X Kementerian Pertanian berasal dari sejumlah KL dengan komposisi peserta 50 persen diluar Kementan seperti dari Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian Kelautan dan Perikanan, BRIN, KPK, Polri, serta ada dari sejumlah peserta dari Pemkab dan Pemkot.
“Tahun ini berbeda, 50 persen dari Kementan dan 50 persen non Kementan, tahun sebelumnya Kementan 60 persen. Pencapaian evaluasi dari aspek akademik, pembelajaran di lapangan, aktualiasi kepemimpinan dan sikap prilaku,” tandasnya.
(yev)
