jurnalbogor.com – Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor masih melakukan pembahasan perihal wacana subsidi program Buy The Service (BTS) Biskita Trans Pakuan. Seperti diketahui, Kementerian Perhubungan (Kemenhub) melalui Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) akan menstop subsidi BTS pada tahun depan.
Dengan demikian, untuk mengoperasikan empat koridor Biskita, Pemkot Bogor harus merogoh kocek Rp56 miliar per tahunnya.
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (BAPPERIDA) Kota Bogor, Rudy Mashudi mengatakan bahwa pihaknya masih melakukan pembahasan seputar hal itu usai mendapat surat pemberitahuan dari Kemenhub perihal penghentian subsidi BTS.
“Ada pengurangan anggaran di Kemenhub, sehingga berdampak pada subsidi Biskita,” ujar Rudy kepada wartawan, Minggu (21/7/2024).
Menurut dia, pihaknya sudah beberapa kali bertemu dengan perwakilan Kemenhub untuk melihat respon mereka seputar permintaan Pemkot Bogor untuk tak sepenuhnya menstop subsidi BTS.
Kata dia, rencananya anggaran subsidi BTS Biskita akan dimasukan ke dalam Rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA PPAS) 2025 lantaran dana tersebut sudah masuk ke Rencana Kerja (Renja) Pemkot Bogor.
“Memang belum final, skema-skema pembiayaan masih dibahas terus. Tapi nggak mungkin kita minta bantuan provinsi, karena masih konsen ke rencana Provinsi Bandung Raya. Sedangkan kalau menggunakan corporate social responsibility (CSR) terlalu besar,” jelasnya.
Lebih lanjut, kata Rudy, apabila Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) setuju memasukan subsidi dalam KUA PPAS, maka pihaknya akan segera mengirimkan dokumen itu ke DPRD.
Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi II DPRD Kota Bogor, Jatirin mengaku bingung dengan sikap Pemkot Bogor yang keukeuh untuk mensubsidi Biskita. Sebab anggaran yang diperlukan sangat besar, yakni Rp56 miliar untuk empat koridor.
“Bingung, kita harus motong pos anggaran mana agar dapat mensubsidi Biskita. Tahun ini saja kita dihadapkan dengan dana cadangan Porprov yang jumlahnya sangat besar,” ucap Jatirin.
Politisi PKB itu mengaku lebih sepakat apabila subsidi diberikan kepada Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Transportasi Pakuan.
“Artinya Biskita murni sepenuhnya dikelola Perumda tanpa melibatkan pihak ketiga. Jadi dewan lebih mudah meminta pertanggungjawaban keuangan ke Perumda,” katanya.
Sebab, sambung Jatirin, Komisi II sama sekali tidak mengetahui berapa sharing profit antara Kodjari selaku operator Biskita dan Perumda Transportasi Pakuan.
“Cuma Allah dan mereka (Kodjari dan Perumda Transportasi Pakuan) yang tahu. Sebab sampai saat ini, belum pernah ada presentasi soal sharing profit,” ucapnya.
Lebih lanjut, kata Jatirin, sebenarnya Komisi II setuju saja untuk memberikan subsidi. Namun, yang menjadi pertanyaan adalah sampai sejauh mana kemampuan keuangan daerah.
“Ada nggak duitnya? Kalau ada silahkan. Tapi jangan sampai mengorbankan sektor lain, sebab nilai subsidi ini sangat besar,” imbuh dia.
Jatirin meminta agar Pemkot Bogor lebih baik kembali fokus pada tujuan awal penataan transportasi. Yakni dengan menjalankan konversi tiga angkutan kota (angkot) menjadi satu bus.
“Saya lebih setuju jalankan konversi, tiga angkot ditukar satu bus. Tukar saja dengan Biskita, kepemilikannya kan jadi jelas. Dan itu sangat berpihak kepada pengusaha lokal,” tandasnya.
(FDY)
