jurnalbogor.com – Penyalahgunaan gas subsidi yang dilakukan oleh sindikat pengoplos gas di Kampung Cisewu, Desa Sukajaya, Kecamatan Jonggol terus menjadi sorotan masyarakat.
Kali ini dari kalangan ulama yang diwakili oleh Ust. Tatang Tajudin meminta Polres Bogor membuktikan kinerja dengan membabat habis mafia gas subsidi yang sudah beroperasi selama bertahun-tahun. Karena para mafia tersebut tidak hanya merugikan negara miliaran rupiah, tetapi telah mengambil hak masyarakat yang seharusnya mendapatkan gas subsidi untuk keperluan sehari-hari.
“Kalau kita kalkulasi, ternyata ratusan ribu keluarga kehilangan hak nya untuk mendapatkan gas bersubsidi karena disalahgunakan oleh sindikat pengoplosan gas ini. Ini tentunya harus menjadi atensi Polres Bogor selaku penegak hukum. Para pelaku harus diberi efek jera mulai dari bawah sampai bos besar harus ditangkap,” ungkap Ust Tatang Tajudin kepada wartawan.
Menurut dia, Gubernur Jawa Barat saat ini Kang Dedi Mulyadi adalah sosok yang memiliki keberpihakan besar terhadap masyarakat. Oleh karena itu, hal ini harus menjadi motivasi bagi Polres Bogor untuk memproses secara hukum berbagai pihak yang telah banyak merugikan masyarakat.
“Ini bukan lagi masalah penyelewengan saja. Tetapi sudah merampas hak masyarakat dan itu adalah suatu kedzaliman karena tidak hanya satu atau dua orang yang dirugikan melainkan ribuan warga Bogor,” tukasnya.
Menurut ustadz yg bernama lengkap KH Raden Tatang Tajudin Sq alias Abah Jamesbon yang juga Presiden Republik Dakwah, Polres Bogor dapat menuntaskan kasus ini. Karena masalah penyalahgunaan gas subsidi ini sudah menjadi sorotan banyak pihak.
“Kalau memang sudah lengkap semua barang bukti, tangkap pelaku dan proses secara hukum lalu sampaikan kepada masyarakat. Itu baru Polres Bogor yang memiliki keberpihakan kuat terhadap masyarakat,” ujarnya.
Menurutnya, jika kasus ini tidak segera diselesaikan, maka akan menimbulkan persoalan di masyarakat. Seperti kelangkaan gas elpiji 3 kilo di masyarakat.
“Pemain oplosan inilah yang menyebabkan kelangkaan gas tiga kilo yang diperlukan warga. Karena seharusnya gas itu didistribusikan ke masyarakat tetapi malah mereka oplos ke gas non subsidi untuk mencari keuntungan pribadi,” tandasnya.
(red)
