jurnalbogor.com – Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kota Bogor memastikan telah mengamankan empat kursi di DPRD pada Pemilu 2024.
Dengan capaian ini, raihan kursi bertambah satu dari sebelumnya hanya tiga kursi dan memastikan akan mendirikan satu fraksi untuk mengawal Peraturan Daerah (Perda) pondok pesantren (ponpes) juga meningkatkan Biaya Operasional Pendidikan (BOP) guru ngaji.
Diketahui, raihan kursi PKB di dapil 2 Bogor Selatan berhasil direbut H. Edi Kholki Zaelani, dapil 3 Bogor Barat direbut H. Tri Kisowo Jumino, dapil 4 Tanah Sareal berhasil dipertahankan Hj. Lusiana Nurissiyadah dan dapil 5 Bogor Utara berhasil diperkokoh oleh Jatirin.
Sekretaris DPC PKB Kota Bogor, H. Edi Kholki Zaelani mengatakan bahwa raihan empat kursi membuat pihaknya dapat membentuk fraksi sendiri.
“Sebelumnya kan bergabung dengan partai lain fraksinya. Sekarang kami mendirikan satu fraksi PKB, dengan fraksi tersendiri di DPRD Kota Bogor ini membuat kami bisa menentukan juga mengatur langkah tersendiri,” ungkap Edi kepada wartawan di Padjajaran Suite Hotel, Selasa (5/3/2024).
Menurut dia, empat kursi sudah cukup mendirikan satu fraksi, hal ini diketahui setelah rekapitulasi ditingkatkan Kota Bogor. Tentunya penghitungan mandiri PKB dengan hasil KPU Kota Bogor tidak berubah.
“Ya, tetap jumlahnya dengan rekapitulasi tingkat PPK. Kami pastikan empat kursi, hanya Dapil 1 Bogor Timur-Tengah kami belum mendapatkan kursi. Kami berhasil mempertahankan tiga kursi di dapil 2,4 dan 5. Kemudian merebut satu kursi di dapil 2 Bogor Barat,” paparnya.
Kata dia, pihaknya akan merapihkan struktur kepartaian agar Pemilu 2029 selanjutnya setiap dapil di Kota Bogor PKB meraih satu kursi.
Tentunya, kata dia, fokus PKB sebagai inisiator Perda pondok pesantren, wajib mengawal juga mendorong Perda pondok pesantren maupun Perwalinya harus ada di Kota Bogor.
“Kami fokus keagamaan, terutama ke pondok-pondok pesantren dan madrasah-madrasah. Kami miris melihat BOP guru ngaji sangat kecil Rp150 salam satu bulan, dengan satu fraksi kami dorong dan bisa melakukan hal inisiatif untuk kesejahteraan guru ngaji ditingkatkan,” jelasnya.
“Kami fokus implementasi UU pondok pesantren yang kemarin sudah dijadikan Perda, namun Perwalinya belum turun. Kami dorong wali kota nanti mengeluarkan Perwali sebagai pedoman teknis. Setelah dihitung, Silpa Kota Bogor cukup banyak. Kalau dibagikan kepada BOP guru ngaji, Insya Allah tidak akan kurang,” pungkasnya.
(FDY)
