jurnalbogor.com – Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor sesumbar akan mengelola secara mandiri program Buy The Service (BTS) Biskita Trans Pakuan. Pasca Kementerian Perhubungan (Kemenhub) melalui Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) akan mencabut subsidinya pada tahun depan.
Seperti diberitakan sebelumnya, Pemkot Bogor harus merogoh kocek sebesar Rp56 miliar per tahunnya untuk mengcover empat koridor Biskita, apabila subsidi tersebut benar-benar dicabut.
Penjabat Wali Kota Bogor, Hery Antasari mengatakan bahwa Pemkot Bogor sedang bersiap mengambil alih pengelolaan Biskita.
“Kami akan siap-siap untuk mengambil alih subsidinya. Sekarang kita masih komunikasi dengan BPTJ mengenai kondisi lapangan hingga keberlangsungan Biskita,” ujarnya kepada wartawan, Selasa (9/7/2024).
Menurut Hery, yang pertama akan diserahkan pengelolaannya kepada Pemkot Bogor adalah halte.
“Yang pasti kita akan berproses dengan DPRD soal hal ini,” ucap Hery.
Sebelumnya, Dinas Perhubungan (Dishub) terus melobi Kemenhub melalui BPTJ agar subsidi program BTS Biskita tidak distop total.
“Kami sudah usulkan ke BPTJ untuk disampaikan ke Kemenhub agar subsidi tak distop total. Syukur-syukur subsidi bisa tetap berjalan,” ujar Kepala Dishub Kota Bogor, Marse Hendra Saputra kepada wartawan, Selasa (11/6/2024).
Menurut Marse, rencananya usulan Pemkot Bogor tersebut akan dibahas oleh BPTJ, Kemenhub, serta Kementerian Keuangan (Kemenkeu).
“Mudah-mudahan bisa disetujui oleh pusat,” kata mantan Camat Bogor Utara itu.
Namun di sisi lain, kata Marse, BPTJ tetap meminta Pemkot Bogor untuk menyiapkan pengalihan layanan BTS dari pusat ke daerah, seiring dengan adanya kebijakan menstop subsidi.
“Jadi legalitas atau payung hukum pengalihan layanan dari pusat ke daerah mesti dipersiapkan. Pekan ini rencananya akan dibahas bersama BPTJ,” ucapnya.
Persiapan legalitas, sambungnya, harus dapat diselesaikan tahun ini, mengingat pada 2025 mendatang, operasional BTS Biskita sepenuhnya akan dilaksanakan oleh daerah.
“Kemudian kami juga diminta BPTJ untuk mempersiapkan pengalihan teknis seperti shelter dan lain sebagainya,” kata Marse.
Saat disinggung mengenai status kepemilikan armada Biskita. Marse menegaskan bahwa bus tersebut sepenuhnya adalah milik PT Kodjari selaku operator BTS.
“Bus seluruhnya milik Kodjari. Sebab pemerintah pusat membeli layanan BTS ke daerah. Sementara Kodjari punya andil besar dalam mengkonversi tiga angkot menjadi satu Biskita,” katanya.
Sebelumnya, Ketua DPRD Kota Bogor, Atang Trisnanto menyayangkan mengapa Pemkot Bogor tidak mempersiapkan skema antisipasi sejak awal, apabila subsidi dari pusat distop.
“Tapi kami akan membantu mencari solusi, salah satunya dengan berkomunikasi ke pemerintah pusat agar subsidi tak dicabut 100 persen,” ujar Atang.
Menurut Atang, beban subsidi Rp56 miliar per tahun untuk Biskita, tentunya sangat memberatkan APBD Kota Bogor.
“Pemkot Bogor jangan hanya melempar program seremoni tapi tak dipikirkan kelanjutannya. Makanya kami akan pikirkan apakah disubsidi menggunakan APBD murni atau di mix,” ucap Atang.
Atang menegaskan bahwa DPRD Kota Bogor akan mengkaji ulang BTS Biskita, baik dari sisi armada, naskah kerjasama, dan skema program.
“Armada Biskita dimiliki Kodjari, makanya akan kita kaji ulang, termasuk sharing profitnya dengan Kodjari. Yang pasti pelayanan transportasi publik mesti berjalan. Talu masalah persaingan usaha yang sehat, regulasi mesti dipatuhi. Kami akan coba godok skema bantuan yang tak memberatkan,” jelasnya.
(FDY)
