jurnalbogor.com – Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor melalui Dinas Perhubungan (Dishub) berencana mengalihkan operasional Buy The Service (BTS) Biskita dari Kodjari ke Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Transportasi Pakuan (PTP).
“Kami menginginkan agar Biskita dikelola oleh PTP, dan itu akan kami kuatkan melalui Peraturan Wali Kota (Perwali),” ujar Kepala Dishub Kota Bogor, Marse Hendra Saputra kepada wartawan, Kamis (31/10/2024).
Menurut Marse, pengalihan operasional Biskita akan menggunakan metode e-katalog atau via penugasan kepada Perumda.
“Kami akan coba kuatkan kepada PTP. Kita ingin Biskita tak lagi dikelola pihak ketiga,” ucap Marse.
Disinggung mengenai apakah metode Penyertaan Modal Pemerintah (PMP) akan digunakan untuk pembiayaan Biskita bila dioperasikan langsung oleh PTP. Marse menegaskan bahwa pemerintah takkan menggunakan skema tersebut.
“Tidak pakai penyertaan modal. Ini kan semacam belanja pelayanan,” kata mantan Camat Bogor Utara itu.
Lebih lanjut, kata Marse, untuk dapat mengoperasikan dua koridor Biskita dibutuhkan anggaran sebesar Rp32 miliar.
“Saat ini masih dalam tahap pembahasan dengan DPRD. Ya, mudah-mudahan lancar,” katanya.
Sebelumnya, Anggota Komisi II DPRD Kota Bogor, Akhmad Saeful Bakhri, menagih lembar kerjasama yang diteken oleh Perumda Trans Pakuan dengan Kodjari terkait pengelolaan Biskita.
Menurutnya hal tersebut menjadi penting, karena Komisi II DPRD Kota Bogor tidak mau dibohongi lagi terkait pengelolaan Biskita.
“Karena dari surat itu kita bisa tahu kalkulasi pembagian keuntungan antara Kodjari dan Perumda Trans Pakuan. Dulu Perumda Trans Pakuan minta diselamatkan karena ingin menjadi operator Biskita, tapi sekarang katanya dikelola Kodjari,” tegas pria yang akrab disapa Gus M .
Gus M juga mengakui, berdasarkan informasi yang ia dapat, unit-unit Biskita dimiliki oleh Kodjari, sehingga jika subsidi dialihkan ke Pemkot Bogor yang mendapatkan keuntungan hanya Kodjari bukan Perumda Trans Pakuan yang notabene merupakan perusahaan plat merah yang dimiliki oleh Pemkot Bogor.
“Kami tidak mau APBD yang kita keluarkan tidak kembali ke kita. Karena selama 10 tahun lebih Perumda Trans Pakuan atau yang dulu PDJT tidak pernah memberikan kontribusi,” ucapnya.
(FDY)
