jurnalbogor.com – Belum terungkapnya pelaku utama tindak pidana penyalahgunaan gas bersubsidi yang diserahkan oleh Yonpomad Jonggol dan penemuan gudang pengoplosan gas subsidi di Kampung Cisewu Desa Sukajaya, Kecamatan Jonggol, Kabupaten Bogor menjadi indikasi masih lemahnya pihak kepolisian dalam hal ini Polres Bogor dalam menegakkan supremasi hukum perihal pemberantasan mafia migas di tingkat bawah.
Padahal Presiden Prabowo sudah memberikan instruksi tegas untuk memberantas mafia migas ke akar-akarnya, baik mafia migas tingkat atas maupun ditingkat bawah.
“Bogor adalah halaman rumah Presiden Prabowo. Jangan sampai penegakkan hukum terhadap mafia migas justeru berbanding terbalik dengan apa yang sudah dilakukan oleh Presiden. Seharusnya Polres Bogor menjadi Pilot Project dalam penegakkan hukum terkait mafia migas ditingkat bawah,” kata Pembina Lingkar Studi Kajian Desa, Mardani Kanta kepada wartawan.
Menurut dia, kasus penyalahgunaan gas subsidi di Bogor bukanlah hal baru. Karena dari waktu-waktu kerap ditemukan kasus yang sama dengan modus yang sama. Hal ini tentunya menjadi indikasi, bahwa proses penegakkan hukum belum berjalan, sehingga masih banyak pelaku bermunculan.
“Ini adalah pidana, dan dalam pidana tidak ada penyelesaian secara kekeluargaan. Terlebih pidana ini merugikan negara dan masyarakat,” tegasnya.
Untuk itu, Mardani mendesak Polres Bogor agar segera mengungkap dan menangkap para mafia gas subsidi di wilayah Bogor. Sehingga ke depan tidak ada lagi kasus pengoplosan yang merugikan negara dan masyarakat.
“Kalau mengutip perkataan Presiden Prabowo, Negara yang gagal adalah negara yang jika TNI dan Polri tidak bisa menjalankan fungsinya secara baik. Oleh karena itu saya meminta kepada kepolisian dalam hal ini Polres Bogor untuk mengungkap kasus ini,” ujarnya.
Mardani mengatakan, kejahatan penyalahgunaan gas subsidi merupakan kejahatan luar biasa lantaran pihak yang menjadi korban bisa mencapai ribuan orang. Belum lagi kerugian negara yang mencapai miliaran rupiah. Oleh karena itu, kejahatan yang memiliki dampak sosial semacam ini harus menjadi atensi dari Kapolres sehingga tidak ada lagi warga Bogor yang dirugikan dan kesulitan mendapatkan gas subsidi.
“Harus jadi atensi Kapolres Bogor. Ungkap pelaku dan dalang dibalik semua itu. Berantas ke akar-akarnya sebagaimana komitmen Presiden Prabowo untuk memberantas mafia migas,” tandasnya.
(red)
