jurnalbogor.com – Perusahaan Umum Daerah Pasar Pakuan Jaya (Perumda PPJ) akan merevitalisasi Pasar Merdeka yang rencananya dilaksanakan pada 19 Agustus 2024.
Pada revitalisasi yang menelan anggaran sebesar Rp50 miliar itu, menuai sorotan HMI MPO Cabang Bogor yang menilai terkesan ugal-ugalan.
Ketua HMI MPO Cabang Bogor, Sirhan Umasugi mengatakan bahwa revitalisasi itu menghabiskan anggaran yang cukup besar, atas dasar itu seharusnya memperhatikan dampak dampak yang akan terjadi.
Di antaranya, daya beli masyarakat ke Pasar Merdeka yang sudah mengalami penurunan sebelum para pedagang direlokasi.
“Belum lagi, pasca revitalisasi pedagang kecil akan dibebani biaya sewa dan ukuran kios atau los yang tak sesuai harapan,” katanya kepada wartawan, Minggu (18/8/2024).
Menurut dia, hal tersebut tentu sangat jauh dari semangat keadilan sebagaimana tertera dalam Perda Nomor 18 tahun 2019 pasal 1 ayat 15 bahwa tata kelola perusahaan yang baik adalah sistem pengelolaan dan mengendalikan perusahaan agar menghasilkan kemanfaatan ekonomi yang kesinambungan.
“Keseimbangan hubungan antar pemangku kepentingan dan pasal 7 ayat 3 huruf C penetapan tarif berdasarkan prinsip keadilan,” kata dia.
Belum lagi, sambungnya, kebijakan revitalisasi ini terkesan tertutup dan berpotensi tidak memperhatikan kepentingan dan kesejahteraan pedagang kecil.
“Kami menduga, proses penyelenggaraan kebijakan revitalisasi Pasar Merdeka jauh dari kata transparan dan sarat akan kepentingan,” katanya.
(FDY)
