Jurnalbogor.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bogor bersama Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor menandatangani nota kesepakatan KUA-PPAS tahun anggaran 2026. Yang memuat berbagai kebijakan pembangunan dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah daerah, sebagaimana tercantum dalam RKPD tahun 2026.
Adapun tema pembangunan Kabupaten Bogor tahun 2026 adalah penguatan data digital dan pelayanan publik. Penandatanganan dilakukan oleh Wakil Bupati Bogor, Jaro Ade bersama Ketua DPRD, Sastra Winara, di Ruang Rapat Paripurna DPRD, Cibinong, Jumat (15/8).
Ketua DPRD Kabupaten Bogor menyampaikan, nota kesepakatan KUA-PPAS tahun 2026 telah memuat berbagai kebijakan pembangunan dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah daerah, sebagaimana tercantum dalam RKPD tahun 2026.
“Seluruh kebijakan, diimplementasikan dalam belanja daerah yang diarahkan untuk mendukung pencapaian prioritas pembangunan, yang berfokus pada peningkatan kualitas pelayanan publik,” kata Sastra Winara.
Sastra menambahkan, dalam upaya meningkatkan efisiensi dan efektivitas belanja daerah, DPRD bersama Pemerintah Kabupaten Bogor terus berkomitmen untuk memprioritaskan alokasi anggaran pada program yang berkaitan langsung dengan urusan pemerintahan, dibandingkan dengan alokasi anggaran penunjang. “Arah kebijakan ekonomi daerah ditujukan untuk meningkatkan kualitas penataan ruang, mengurangi kesenjangan wilayah, mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis circular economy, serta menurunkan indeks risiko bencana di wilayah Kabupaten Bogor,” ujarnya. (Aga*)
