jurnalbogor.com – Ketua DPRD Kota Bogor, Jawa Barat Atang Trisnanto mengusulkan penyelenggara pemilihan umum (pemilu) setempat menyediakan bangunan sekolah dan gedung pemerintahan untuk memindahkan 451 titik lokasi tempat pemungutan suara (TPS) yang masuk kategori rawan bencana maupun sulit diakses masyarakat.
Menurut Atang, pemindahan TPS rawan bencana ke gedung sekolah atau gedung pemerintahan sebagai upaya mengantisipasi risiko golput akibat gangguan keamanan, kenyamanan dan keselamatan pemilih dan panitia saat penyelenggaraan pemilu pada 14 Februari 2024 mendatang di Kota Bogor.
“Pemerintah bisa membantu penyelenggara pemilu untuk mencarikan serta menyediakan sarana publik dan pemerintahan seperti sekolah maupun gedung pemerintahan untuk mengganti 451 lokasi TPS yang rawan bencana”, jelas Atang, belum lama ini.
Data pemetaan bencana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Bogor, dari 2.913 TPS terdapat 451 TPS berada di titik rawan bencana alam. TPS rawan bencana itu tersebar pada zona merah di 115 titik di wilayah Bogor Selatan, 98 di Kecamatan Bogor Barat, 79 di Bogor Utara, 68 di Tanah Sareal, 61 di Bogor Tengah dan 30 titik di Bogor Timur.
Kepala BPBD Kota Bogor Hidayatullah menyebut titik-titik tersebut merupakan wilayah yang berpotensi bencana, misalnya pernah terjadi puting beliung, banjir lintasan dan longsor.
Terlebih, kata Atang, Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) sudah mengingatkan kepada Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat untuk mewaspadai potensi cuaca ekstrem guna menyukseskan perhelatan Pemilu 2024.
“Kita tentu tidak ingin masyarakat golput karena pemilih tidak berangkat ke TPS akibat hujan deras, tempatnya tidak nyaman, rawan, tidak mudah diakses dan panitia terancam keselamatannya karena lokasi TPS rawan bencana,” ujar Atang.
Atang menilai bahwa dengan pemetaan daerah rawan bencana dari BPBD dan prakiraan dari BMKG dapat menjadi acuan informasi yang sangat penting terutama di Kota Bogor, baik menggeser TPS ke tempat yang lebih aman atau bisa saja memanfaatkan gedung-gedung yang representatif.
Menurut dia, dari sisi keamanan, mitigasi musim hujan juga perlu ditekankan untuk memastikan tidak ada surat suara yang dikirim ataupun di simpan rusak terkena air hujan di ruang penyimpanan maupun saat perjalanan pengiriman.
Semua antisipasi lokasi TPS dan pengamanan surat suara dari cuaca ekstrem perlu segera dilakukan untuk menghadapi Pemilu 2024, sebab saat ini waktu pencoblosan sudah tinggal menghitung hari.
Berkaca pada Pemilu 2019, KPU Jawa Barat menyebut setidaknya ada 680 kotak suara yang terendam lumpur di gudang penyimpanan, Kecamatan Ciseeng, Kabupaten Bogor, meski dari total tersebut hanya 300 kotak suara yang rusak.
“Dari pengalaman daerah lain kita bisa belajar, kita tidak ingin surat suara dan kotak suara rusak di Kota Bogor karena terdampak hujan, meskipun kota ini berlabel kota hujan. Semua kita harap dapat diantisipasi bersama,” katanya.
Apalagi, kata dia, Kota Bogor merupakan zona awas bencana, di mana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Bogor sudah memetakan warga yang tinggal di zona hitam dan zona merah bencana.
(FDY)
