Jurnalbogor.com – Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan (Bappedalitbang) Kabupaten Bogor mengundang sejumlah anggota DPRD Kabupaten Bogor untuk memberikan aspirasi terkait rencana pemekaran daerah perkotaan baru wilayah Bogor Timur dan Bogor Barat yang berlangsung di Kantor Bappedalitbang Kabupaten Bogor, Jumat (24/10/25).
Kepala Bappedalitbang Kabupaten Bogor, Bambam Setia Aji, menerangkan bahwa pertemuan ini bertujuan untuk memberikan sosialisasi kepada para anggota dewan terkait progres kajian dan langkah yang telah dilakukan pemerintah daerah.
“Anggota dewan dari wilayah Bogor Barat dan Bogor Timur yang kami undang ada 26 orang, namun karena berbagai kesibukan, hanya 12 orang yang bisa hadir,” terang Bambam kepada wartawan.
Dalam pertemuan tersebut, Bappedalitbang didampingi Ikatan Ahli Perencanaan Indonesia (IAPI) memberikan sosialisasi terkait apa yang sudah dilakukan Bappedalitbang terkait progres pemetaan wilayah yang potensial untuk dikembangkan pemerintah daerah.
“Kami menyebutnya bukan Daerah Otonomi Baru (DOB), tetapi pertumbuhan daerah perkotaan baru, memang arahnya menuju DOB, tetapi karena moratorium pemekaran belum dibuka oleh pemerintah pusat, maka kami melakukan kajian dan pemetaan wilayah yang potensial untuk dikembangkan,”jelasnya.
Sementara itu, anggota DPRD Kabupaten Bogor Dapil 2, Beben Suhendar, menyampaikan bahwa pertemuan tersebut menjadi forum penting untuk sinkronisasi antara legislatif dan eksekutif dalam memperkuat kajian pemekaran.
“Bappedalitbang memfasilitasi dialog antara Ikatan Ahli Perencanaan Indonesia (IAPI) dengan para anggota dewan dari Dapil 2 serta Dapil 4-5, yang meliputi wilayah Bogor Barat dan Bogor Timur. Hasil kajian IAPI tidak hanya melibatkan masyarakat, tetapi juga memberi ruang bagi anggota dewan untuk menyampaikan masukan,” kata Beben.
Menurutnya, masukan tersebut sangat penting agar hasil kajian pemekaran lebih komprehensif dan dapat memberikan pemahaman yang utuh kepada masyarakat.
“Bogor Timur sangat layak untuk dipertimbangkan menjadi daerah otonomi baru. Namun kendala terbesar saat ini adalah moratorium yang belum dicabut,” ujarnya.
Beben menegaskan bahwa kesiapan daerah sudah cukup matang, namun keputusan akhir tetap berada di tangan pemerintah pusat.
“Bukan soal pemerintah pusat belum yakin, tapi karena masih menjadi kebijakan Presiden. Ditingkat daerah, kami sudah siap,” pungkasnya. (Aga)
