jurnalbogor.com — Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat dari Fraksi Demokrat, H. Dede Chandra Sasmita, melaksanakan kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan dengan melibatkan para insan pers dari berbagai wilayah Kabupaten Bogor.
Kegiatan yang mengangkat tema “Pengawasan Insan Pers terhadap Kebijakan Pemda Jabar” ini bertujuan memperkuat fungsi kontrol publik sekaligus meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan di tingkat provinsi.
Dalam sambutannya, H. Dede Chandra Sasmita menegaskan bahwa insan pers merupakan mitra strategis bagi DPRD dan pemerintah daerah dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas kebijakan publik.
“Pers adalah pilar keempat demokrasi. Tanpa pengawasan media, kebijakan pemerintah tidak akan berjalan optimal. Kami sangat terbuka terhadap kritik, masukan, dan pengawasan dari rekan-rekan pers,” ujarnya.
Kegiatan ini juga menghadirkan Mochamad Yusuf, anggota PWI Jawa Barat, sebagai narasumber. Ia menekankan peran penting insan pers dalam menjalankan fungsi kontrol sosial secara profesional dan berimbang, terutama di tengah era digital yang penuh dinamika informasi.
“Independensi dan integritas jurnalis adalah pondasi utama dalam mengawasi kebijakan pemerintah. Pers harus tetap kritis namun objektif,” jelasnya.
Selain itu, kegiatan turut dihadiri oleh Ketua Srikandi Demokrat Kabupaten Bogor, Ibu Lisning Sri Hapsari, dan Sekretaris DPC Partai Demokrat Kabupaten Bogor, Bapak H. Haryanto Surbakti. Kehadiran keduanya menjadi bentuk dukungan terhadap upaya peningkatan kualitas pengawasan publik dan penguatan sinergi antara legislatif, media, dan elemen masyarakat.
Para peserta yang hadir menyambut positif forum pengawasan ini. Mereka menilai kegiatan semacam ini menjadi wadah penting untuk menyatukan persepsi, memperluas wawasan, sekaligus membangun kemitraan yang konstruktif antara DPRD dan insan pers di Kabupaten Bogor.
Melalui forum ini, H. Dede Chandra Sasmita menegaskan komitmennya untuk terus mendorong penyelenggaraan pemerintahan yang lebih transparan, responsif, serta berpihak kepada kepentingan masyarakat Jawa Barat, khususnya di Kabupaten Bogor.
(yev/rls)
