jurnalbogor.com – Bagian Kesejahteraan Masyakat (Kesra) Sekretariat Daerah (Setda) Kota Bogor melaksanakan rapat koordinasi (rakor) dengan Komisi IV DPRD Kota Bogor, KCD Dinas Pendidikan (Disdik) Wilayah II Jawa Barat (Jabar), serta seluruh kepala sekolah SMA, SMK, dan MA se-Kota Hujan.
Kepala Bagian Kesra Setda Kota Bogor, Abdul Wahid mengatakan bahwa rakor tersebut dilakukan untuk membahas pelunasan biaya penebusan ijazah siswa yang tertahan di sekolah.
Sebab, kata Wahid, banyak aspirasi dari masyarakat mengenai bantuan biaya penebusan ijazah.
“Kami bersama Komisi IV sepakat untuk menuntaskan penebusan ijazah tersebut, dengan catatan setiap siswa yang ijazahnya tertahan harus menguplod data ke dalam aplikasi Sahabat hingga 16 November mendatang.
“Sejauh ini sudah ada 788 siswa yang mengajukan penebusan ijazah, jumlah itu akan terus bertambah hingga 16 November,” kata Wahid kepada wartawan, Selasa (5/11/2024).
Untuk tahun 2024, kata Wahid, pihaknya telah menganggarkan sebesar Rp3,5 miliar untuk program penebusan ijazah. Dengan rincian Rp2,5 juta per siswa SMA serta MA dan Rp3,5 juta untuk SMK.
“Sudah ada 1.550 siswa yang ijazahnya sudah ditebus. Hanya saja masih banyak warga tak paham, kalau program ini khusus bagi siswa yang bersekolah dan berdomisili di Kota Bogor,” jelasnya.
Buktinya, kata Wahid, masih banyak orangtua siswa yang mengajukan penebusan ijazah, padahal domisili mereka bukan di Kota Bogor, meski bersekolah di ‘Kota Hujan’.
Program penebusan ijazah, sambung Wahid, digagas lantaran banyaknya warga Kota Bogor yang tertahan ijazahnya akibat banyaknya tunggakan di sekolah.
Sementara itu, Sekretaris Komisi IV DPRD Kota Bogor, Juhana mengatakan bahwa pihaknya akan mendorong penambahan anggaran penebusan ijazah tahun 2025 dari sebelumnya Rp3,5 miliar menjadi Rp7,5 miliar.
“Kami menilai anggaran Rp3,5 miliar masih minim. Sebab, pagu anggaran penebusan per siswa hanya Rp2,5 juta untuk SMA dan MA. Sedangkan SMK Rp3,5 juta. Padahal, fakta di lapangan tunggakan per siswa ada yang mencapai Rp9 juta, jauh dari pagu yang dianggarkan,” katanya.
Atas dasar itu, pria yang akrab disapa Uncle Joe itu menyebut perlu adanya kolaborasi dan sinergitas antara Pemkot Bogor dan Pemerintah Provinsi Jabar. Misalnya, dengan adanya bantuan keuangan (bankeu) untuk mensupport program itu.
“SMA dan SMK adalah ranah Jabar, mestinya ada kolaborasi untuk menyelesaikan permasalahan tertahannya ijazah,” ucapnya.
Atas dasar itu, kata Uncle Joe, ia akan membawa wacana tersebut ke rapat internal Komisi IV, untuk selanjutnya dapat dibahas dan didorong ke Jabar.
“Selain itu, orangtua siswa juga harus berperan aktif. Sebab, kalau semua bertumpu pada APBD takkan bisa maksimal,” tandas Uncle Joe.
(FDY)
