jurnalbogor.com – Jelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2024, Ketua Visi Nusantara Maju, Yusfitriadi, mendorong terciptanya Green Democratic atau Demokrasi Hijau.
Hal itu dikatakannya dalam diskusi pubik dengan tema ‘Mendorong Green Democratic dalam Pelaksanaan Pilkada Serentak 2024 untuk Mendukung Terwujudnya Ekonomi Hijau di Indonesia’ di Sekretariat Indonesia Working Group on Forest Finance (IWGFF) Jalan Sempur Kaler No. 62, Kecamatan Bogor Tengah pada Kamis (11/7/2024).
Menurut dia, orientasi spirit Green Democratic bukan sekedar lingkungan, namun sebuah tatanan yang dibangun dengan nilai-nilai kemanusiaan.
Yus menegaskan, dalam perhelatan politik 5 tahunan ini, masyarakat seharusnya tidak hanya berfikir siapa yang menang dan kalah, tapi harus berfikir bagaimana korelasi cara para kandidat dalam berproses dalam kontestasi pemilu, dan bagaimana sikapnya sehabis terpilih.
“Faktor apa yang membuat menang harus diperhatikan, apakah karena money politik, pendanaan dari pengusaha yang bisa merusak lingkungan dan lainnya. Di Indonesia heboh di prosesnya, ketika sudah jadi biasa saja,” ungkapnya kepada wartawan.
Yus menuturkan, istilah demokrasi hijau bukanlah hal yang baru. Secara konsepsi atau implementasi demokrasi hijau sesuatu yang agung tinggi mulia dan masyarakat cita-citakan bersama.
Ia menegaskan bahwa demokrasi yang dibangun tidak merugikan siapa pun dan tidak merusak apapun. Demokrasi, sambung Yus, dibangun dengan nilai-nilai luhur kemanusiaan di antaranya keadilan, kemakmuran dan kesejahteraan.
“Ini merupakan cara bagaimana kita menuju membangun Indonesia dengan ekonomi hijau, tidak merugikan siapapun. Pertama yang dalam konteks formal prosedural, demokrasi hijau belum menjadi spirit bersama terutama bagi aktor-aktor Pilkada,” jelasnya.
Lebih lanjut, Yus mencontohkan, dalam perjalanan menuju kontestasi politik, acap kali para kandidat bakal calon kepala daerah tidak mengindahkan aturan yang diatur terkait pemasangan alat peraga kampanye (APK).
Pada kenyataannya dampak kemunculan APK dinilai kerap merusak lingkungan dan terkesan ‘Nyampah’.
“Dimana-mana spanduk banner baliho berserakan amat sangat merugikan masyarakat. Itu kontek definitif yang merugikan, ditempat-tempat yang dilarang malah dipasang dan apabila jatuh ke jalan tidak ada yang bertanggung jawab, merugikan pejalan kaki dan penggunaan jalan. Kemudian apabila ada pendanaan atau dari donor pengusaha, secara tidak langsung kalau jadi terpilih akan bisa merusak lingkungan,” urainya.
Yus juga menyinggung soal peran dan kebijakan para kepala daerah yang terkesan labil dalam penegakan aturan dalam mendorong terwujudnya Green Democratic.
“Contohnya Tugu Kujang (Kota Bogor), dahulu tidak boleh ada bangunan lebih tinggi dari Tugu Kujang. Tetapi tinggal diubah Perda nya, sekarang bisa dilihatbaik bangunan-bangunan sekitar Tugu Kujang banyak yang lebih tinggi,” tegasnya.
Kontrak Green Democratic, kata dia, baik saat kepala daerah terpilih jangan sampai ikut merusak lingkungan, dengan cara-cara memanfaatkan kekuasaannya dengan memberikan peluang bagi pengusaha perusak lingkungan.
Dalam kesempatan yang sama, Kordinator Komunitas Pemilu Bersih, Jeirry Sumampow menyinggung soal pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) yang tergolong tidak menerapkan Green Democratic.
Ia menilai bahwa perusakan alam yang terjadi di IKN tergambar jelas dengan adanya pembabatan ratusan hektare hutan, seolah tak ada pilihan lain.
“Kalau pindah ibu kota banyak yang setujukah kayaknya. Tapi, ketika hutan dibabat menjadikan sebuah kota, ini problem,” katanya.
“Jadi para pemimpin ini harus ada kepemimpinan, bagaimana menyelamatkan keberlangsungan masyarakat daerah dan peduli kepada lingkungan,” tambahnya.
Terpisah, Direktur IWGFF, Willem Pattinasarany menambahkan, berkaitan Pilkada 2024 serentak memang harus didorong adanya gerakan keberlangsungan lingkungan.
Ia menuturkan bahwa pihaknya tengah konsen mendorong ekonomi hijau, sehingga sangat berkaitan dengan dana bersih untuk pembangunan.
“Sangat berkaitan erat dengan kerusakan lingkungan. Konsen kami juga di tahapan Pilkada kami mendorong isu kampanye hijau, kami ingin itu benar-benar muncul ditahapan. Sehingga kandidat bisa memahami dana hijau dan keberlangsungan lingkungan. Jadi sumber dana kandidat dari yang bersih dan kami berusaha isu lingkungan bisa masuk ke undang-undang pemilu berikutnya,” tandasnya.
(FDY)
