jurnalbogor.com – Polemik perpanjangan masa jabatan Direktur Utama (Dirut) Perumda Pasar Tohaga Periode 2024-2029 terus menjadi sorotan. Pasalnya, perpanjangan masa jabatan tersebut diketahui tanpa melalui seleksi.
Banyak pihak menyoroti dan mempertanyakan alasan apa Pj.Bupati Bogor Asmawa Tosepu mengambil tindakan dengan memberikan keleluasaan kepada Haris Setiawan untuk kembali menjabat sebagai Direktur Utama Perumda Tohaga.
Kali ini Aktivis Himpunan Mahasiswa Indonesia (HMI) Nana Mulyana menilai adanya indikasi kongkalikong yang terjadi dalam proses perpanjangan masa jabat Dirut Pasar Tohaga tersebut. Ia pun mempertanyakan tidak adanya proses seleksi dalam penentuan Dirut salah satu BUMD Bumi Tegar beriman tersebut.
“Tentu kasus ini menarik untuk sama-sama kita sikapi, bagaimanapun proses dalam menentukan seorang pemimpin dalam sebuah lembaga pemerintahan harus berpacu pada aturan. Tapi jika kita mengkaji polemik ini saya menduga adanya unsur konspirasi dan kongkalikong yang dilakukan”, kata Nana Mulyana, Rabu (14/8/2024).
Selain itu, Mulyana melanjutkan sikap Pj. Bupati Bogor yang ingin memperlihatkan sikap kepemimpinannya yang arogan dan serampangan. Nana Mulyana yang akrab disapa kang Amuy mengingatkan bahwa jangan menyamakan Kabupaten Bogor dengan Sulawesi dalam pengelola pemerintahan.
“Keputusan untuk memperpanjang masa jabat Dirut yang dilakukan oleh Pj.Bupati sebenarnya memperlihatkan sikap serampanya dan arogansi kekuasaan yang dilakukan oleh Asmawa ini, harus diingat juga, ini Bogor jangan disamakan dengan Sulawesi dong,” beber Amuy.
Amuy yang merupakan Ketua PB HMI berharap polemik ini segera dapat diselesaikan dengan bijak oleh Pj. Bupati Bogor. Ia pun meminta Pj. Bupati untuk selalu menjaga kondusivitas ditengah menghadapi Pilkada nanti.
“Kita harap Pak Asmawa segera urus polemik ini dengan bijak, dan Pak Pj juga harus ingat, kedepan kita akan menghadapi Pilkada, jadi jangan buat gaduhlah di Kabupaten Bogor ini, jangan juga kemudian nanti ada yang bakar ban di kantor bupati,” tandasnya.
(AE)
