jurnalbogor.com – Anggota DPRD Kota Bogor sekaligus Ketua Fraksi PKB – PPP ( Aswaja), Hj. Lusiana Nurissiyadah, S.E, M.M, menggelar agenda Reses masa sidang ke II Tahun 2026 dalam rangka Silaturahmi dan Menjaring Aspirasi Masyarakat, pada Jumat (13/02/2026).
Acara dibuka secara khidmat dengan pembacaan Ummul Kitab Al-Fatihah, dilanjutkan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya dan Mars Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Turut hadir dalam acara tersebut, Ketua DPC PKB Kota Bogor, Dewi Fatimah.
Dalam sambutannya, Dewi Fatimah menekankan krusialnya peran kader PKB di kursi legislatif.
“Keterwakilan kader terbaik PKB di DPRD sangat penting agar aspirasi warga, khususnya warga Nahdliyin, dapat terserap dan terealisasi secara maksimal. Saat ini kita memiliki empat kursi melalui Fraksi PKB, yakni H. Edy Kholky Zaelani, Hj. Lusiana Nurissiyadah, Jatirin, dan Tri Kisowo Jumino,” paparnya.
Hj. Lusiana Nurissiyadah, dalam pengarahannya, menegaskan bahwa reses bukan sekadar seremonial, melainkan jembatan untuk mencari solusi nyata atas persoalan di lapangan.
“Jangan sampai muncul stigma bahwa Dewan tidak bekerja untuk rakyat hanya karena komunikasi yang tersumbat. Selain fungsi pengawasan, kami di DPRD bertugas menyerap aspirasi dan mengajukan program yang benar-benar dibutuhkan masyarakat Kota Bogor,” tegas Hj. Lusi.
Menjawab Persoalan BPJS, RTLH, Miras, hingga Air Bersih
Sesi tanya jawab menjadi inti dari kegiatan ini, di mana warga menyampaikan berbagai keluhan krusial:
Krisis Air Bersih: Menjawab keluhan H. Mustofa (Ketua Syuro DPAC Bogor Tengah) soal sulitnya akses air bersih, Hj. Lusi langsung memberikan solusi nyata. Ia menjanjikan pemasangan PDAM Tirta Pakuan gratis. Saat ini Perumda Tirta Pakuan memberikan program pemasangan PDAM gratis kepada warga kota Bogor yang memerlukan bantuan air bersih.
Jaminan Kesehatan: Menanggapi keluhan warga bernama Aep terkait penonaktifan BPJS PBI, Hj. Lusi menjelaskan bahwa kebijakan tersebut berada di ranah Kemensos dan BPJS Pusat berdasarkan DTSEN atau data tunggal, yang maaih di jamin pemerintah adalah warga masyarakat pada desil 1 sampai 4. Karena Pemerintah Kota Bogor adalah UHC, sehingga pemerintah kita Bogor akan memberikan jaminan lokal: yaitu bila ada warga kota Bogor yang masuk rumah sakit pemwrintah akan membantu untuk memberikan BPJS PBI dengan anggaran dari APBD. Oleh karena itu bila ada warga Kota Bogor yang sakit dan harus memperlukan perwatan segera ke rumah sakit.
Masalah Sosial & Miras: Ketua DPAC Bogor Timur, Suhendar, menyoroti keresahan warga terkait kafe yang menyalahgunakan izin penjualan minuman keras. Menanggapi hal ini, Hj. Lusi menginstruksikan kader PKB untuk proaktif. Kader PKB harus hadir di tengah masyarakat untuk membantu mengatasi masalah sosial seperti ini agar keberadaan partai dirasakan manfaatnya,” tambahnya.
(say/cc)
