jurnalbogor.com – Bupati Bogor, Rudy Susmanto menegaskan pentingnya integrasi dan kolaborasi lintas daerah, yakni dengan daerah-daerah yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Bogor untuk mempercepat pembangunan Kabupaten Bogor. Demikian dikatakan Rudy pada acara Borderline Economic Summit 2026, di Ciawi, Rabu (3/12).
Borderline Economic Summit (BES) 2025 dihadiri oleh berbagai pemangku kepentingan lintas daerah, termasuk pemerintah kabupaten\kota sekitar, akademisi, pelaku usaha, dan komunitas pembangunan regional. Terdapat penandatanganan Protokol Bogor BES 2025, penandatanganan MOU antara Kabupaten Bogor dengan kabupaten kota lainnya. Dan penandatangan perjanjian kerjasama antar perangkat daerah. Forum ini diharapkan menghasilkan rekomendasi kebijakan dan kerja sama konkret untuk memperkuat pertumbuhan ekonomi kawasan perbatasan.
Hadir Wakil Menteri dalam Negeri Republik Indonesia, Bima Arya Sugiarto, Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat, Deputi Perencanaan Kementerian Investasi, Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat, Walikota Bogor, Walikota Depok, Wakil Bupati Bekasi, Wakil Walikota Bekasi, Wakil Bupati Purwakarta, Wakil Bupati Bogor, Ketua DPRD Kabupaten Bogor, Dandim 0621 Kab. Bogor, Kapolres Bogor, Ketua Pengadilan Negeri Cibinong, Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Bogor, Wakil Ketua II DPRD Kab. Bogor, Sekretaris Daerah Cianjur, Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor, beserta jajaran Pemkab Bogor dan pemerintah kabupaten kota dan stakeholder lainnya.
Bupati Bogor, Rudy Susmanto mengapresiasi penyelenggaraan kegiatan Borderline Economic Summit 2026 yang dinilai menjadi wadah penting untuk menyatukan visi pembangunan antara Kabupaten Bogor dan wilayah-wilayah sekitarnya. Menurutnya, percepatan pembangunan infrastruktur dan peningkatan kualitas sumber daya manusia tidak dapat dilakukan secara parsial.
“Kita tidak bisa berdiri sendiri, kita tidak bisa membangun wilayah hanya dengan kemampuan kita sendiri. Kabupaten Bogor harus terintegrasi dan berkolaborasi dengan wilayah sekitar, sehingga setiap kebijakan yang kita ambil dapat selaras dengan kebijakan kabupaten/kota lain,” jelas Rudy.
Rudy menekankan bahwa tujuan utama dari setiap kebijakan pemerintah adalah membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Karena itu, sinergi pembangunan lintas wilayah dianggap sebagai langkah nyata untuk menghadirkan perubahan yang berdampak langsung pada masyarakat.
“Tujuan kita satu, yakni mensejahterakan masyarakat. Borderline Economic Summit ini merupakan wujud nyata komitmen pemerintah Kabupaten Bogor bersama pemerintah daerah lainnya untuk membangun bangsa mulai dari wilayah masing-masing,” ungkapnya.
Rudy menambahkan, forum ini menjadi kesempatan bagi Kabupaten Bogor untuk memperkuat peran strategisnya di tingkat regional maupun nasional. Hari ini, kita ingin menegaskan bahwa dari Bogor, kita berkontribusi untuk Indonesia.
Wakil Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Bima Arya Sugiarto mengungkapkan, tantangan wilayah Jabodetabekpunjur hari ini tidak lagi relevan jika dilihat dari perspektif lama seperti “desa mengepung kota” atau “kota mengepung desa”. Menurutnya, pendekatan yang tepat saat ini adalah konsep aglomerasi, yaitu perencanaan dan pembangunan yang terintegrasi lintas kabupaten/kota tanpa batas administratif.
“Aglomerasi menuntut integrasi dari sisi tata ruang, transportasi, sampah, energi, hingga pengelolaan lingkungan. Ia menekankan perlunya perencanaan bersama agar tidak lagi terjebak pada persoalan perbatasan atau kewenangan sectoral,” ungkap Bima Arya.
Ia menerangkan, ke depan, pemerintah akan membentuk Dewan Aglomerasi yang diketuai Presiden untuk mengkoordinasikan perencanaan, RDTR, RTRW, dan kebijakan lintas daerah. Dewan ini diharapkan profesional dan tidak didominasi kepentingan politik. Negara-negara maju seperti China, Korea, dan Vietnam melesat karena pemerintahan yang efektif. Untuk mencapai Indonesia Emas 2045, Indonesia harus memiliki tata kelola yang efisien, minim konflik politik, dan kewenangan yang jelas antara level pemerintahan.
“Saya mengajak seluruh kepala daerah untuk menjadi “petarung” dalam menata kawasan Jabodetabekpunjur. Forum ini diminta tidak berhenti sebagai seremoni, tetapi menghasilkan langkah konkret yang berbasis aglomerasi demi masa depan Indonesia,” terang Bima Arya.
Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat, Herman Suryatman mengatakan, Pemerintah Provinsi Jawa Barat menegaskan pentingnya memperkuat kolaborasi lintas wilayah serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dalam pembangunan kawasan Bogor Raya dan Jawa Barat secara keseluruhan.
“Kami mengapresiasi Pemkab Bogor yang mengangkat tema “Mendorong Laju Pertumbuhan Ekonomi” pada Borderline Economic Summit 2025. Tema ini dinilai sejalan dengan fokus Pemerintah Provinsi Jawa Barat di bawah kepemimpinan Gubernur Dedi Mulyadi,” kata Herman.
Ia menambahkan, BES 2025 disebut sebagai momentum penting untuk memperkuat sinergi lintas daerah di Bogor Raya dan wilayah perbatasan lainnya. Pemprov Jabar menilai bahwa pembangunan di kawasan metropolitan, termasuk isu sosial-ekonomi dan pemerintahan, tidak bisa dilakukan sendiri-sendiri.
“Karahayuan dan kakertaan masyarakat hanya bisa diwujudkan melalui kolaborasi. Bogor Raya, Jawa Barat, dan bahkan Indonesia harus bergerak bersama,” pungkasnya. (Aga*)
